Fakta Lain Sudarman Harja Saputra Kepala BPN Jaktim yang Bergaya Hidup Mewah, Didemo Warga

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama Vidya Piscarista istri Kepala BPN Jaktim Sudarman Harja Saputra menjadi sorotan lantaran gaya hidupnya yang mewah.

Hal tersebut berdampak terhadap karir sang suami.

Kini Harja Saputra  sang suami pun mendapat banyak sorotan.

Baca juga: Segini Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra Kepala BPN Jaktim, Gaya Hidup Mewah Istri Jadi Sorotan

Pun warga mulai meminta agar dirinya dicopot dari jabatannya sebagai kepala BPN Jaktim.

Itu lantaran warga menduga banyak terjadi penyimpangan terhadap program PTSL yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi.

Menurut warga, pelaksanaan PTSL di Jaktim carut marut.

Padahal anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut  sangat besar.

Baca juga: Sosok Sudarman Harjasaputra, Pejabat BPN Jaktim, Miliki Harta Rp 14 Miliar, Gaya Hidup Istri Disorot

Sebanyak 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur di Jalan Dr Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (15/3/2023).

Ratusan orang itu berunjuk rasa menuntut Kepala BPN Jaktim Sudarman Harja Saputra dicopot dari jabatannya karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak berjalan optimal.

Beberapa waktu belakangan, Sudarman Harja Saputra memang sempat menjadi perhatian publik karena ulah sang istri, Vidya Piscarista yang kerap pamer kekayaan di media sosial (medsos).

Imbas dari gaya hidup mewah sang istri, Sudarman juga sudah diperiksa oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akibat ulah istrinya.

Baca juga: Jabat Kepala BPN Sulawesi Utara, Segini Harta Kekayaan Lutfi Zakaria

Massa pun meminta Kepala BPN Jaktim dicopot dari jabatannya.

“Copot Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Timur. Kami juga mendesak BPN untuk menyukseskan program Presiden Jokowi tentang Reforma Agraria. Basmi habis mafia tanah rakyat,” kata Koordinator Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat, Romy Jiwaperwira saat berunjuk rasa pada Rabu (15/3/2023).

Romy menjelaskan, pihaknya juga menuntut petanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari Tahun 2018 sampai 2023.

Ia berharap adanya audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur.