BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi dengan Disnakertrans Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – BPJS Kesehatan perkuat kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Daerah (Disnakertrans) Sulawesi Utara. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan badan usaha di Provinsi Sulawesi Utara. 

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah X tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (09/03/2023).

Octovianus Ramba selaku Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan menyampaikan, Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu penerima JKN Award tahun 2023, karena tercatat lebih dari 95 persen penduduknya telah menjadi peserta JKN atau telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Berdasarkan data per bulan Maret 2023, sebanyak 98,78 persen penduduk di Sulawesi Utara telah memiliki jaminan kesehatan, dimana cakupan peserta tersebut salah satunya berasal dari segmen peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU).

Sebagai pembina badan usaha yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, peranan Disnakertrans untuk mendukung penyelenggraan Program JKN sangat lah strategis.

Jika jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan disimulasikan sebagai 100 persen kurang lebih hanya sekitar 75 persen dari jumlah peserta tersebut yang merupakan peserta aktif, dimana sisanya tidak aktif karena premi.

“Melalui perjajian kerja sama ini lah dibutuhkan kewenangan Disnakertrans khusunya melalui para Pengawas Ketenagakerjaan untuk dapat mengawal badan usaha agar patuh melaksanakan kewajibanya dan memastikan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya telah memperoleh kepastian jaminan kesehatan melalui Program JKN,” kata Octovianus.

Octovinaus mengatakan, tidak aktif nya peserta JKN segmen PPU BU dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dia menyebut, jangan sampai faktor tersebut disebabkan oleh kelalaian badan usaha yang tidak membayar premi atau karena kelalaian badan usaha yang tidak mengalihkan status kepesertaan karyawan setelah pemutusan kerja ke segmen lain.

Menurutnya itu seharusnya sudah melekat menjadi tanggungjawab badan usaha dan harus dilakukan.

Terkait pembayaran selanjutnya dapat arahkan dibayarkan secara mandiri atau melalui bantuan pemrintah.

“Hal ini lah yang harus bersama kita dorong ke badan usaha.

Minimal badan usaha tidak secara serta merta langsung melepas jaminan kesehatan pegawainya tanpa mengarahkan pindah ke segmen peserta lainnya,” kata Octovianus.

Lebih lanjut Octovianus menambahkan, ruang lingkup kerja sama ini mencakup empat aspek penting yang dapat berdampak besar pada penyelenggaraan Program JKN, yaitu peningkatan perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan sanksi administratif serta kerja sama lain yang disepakati.

Salah satu kondisi yang harus menjadi perhatian di lapangan saat ini, masih ada indikasi dimana badan usaha belum sepenuhnya melaporkan setiap penghasilan karyawan secara tepat dan akurat, sehingga proses perhitungan premi untuk pembiyaan layanan kesehatan bagi peserta JKN tidak dapat dihasilkan dengan optimal.

“Secara regulasi, badan usaha harus patuh dalam melaporkan kebenaran jumlah karyawan beserta penghasilannya sesuai dengan kenyataan.

Hal inilah yang kami harapkan dapat didukung oleh pihak Disnakertrans. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu Kadis beserta jajaran atas kolaborasinya selama ini,” tambah Octovianus.

Senada dengan yang dismpaikan oleh Octovianus, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Erny B.

Tumundo menerangkan, badan usaha wajib menyampaikan data sesuai dengan fakta yang ada.

Pada prinsipnya pihak Disnakertrans akan terus melakukan sinergi bersama dengan BPJS Kesehtaan untuk peningkatan kepatuhan badan usaha.

“Kerja sama ini telah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya.

Selama ini komunikasi dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan telah terbangun dengan baik, sehingga kami akan tetap konsisten mengawal penyelenggaran Program JKN sesuai kewenangan kami,” terang Erny.

Pada pertemuan ini, Erny juga sempat menyoroti terkait proses penjaminan kecelakaan kerja bagi pekerja. Berdasarkan informasi yang dia peroleh di lapangan, terdapat beberapa kasus kecelakaan kerja namun setelah di rumah sakit, pekerja tersebut dijamin menggunakan kepesertaan sebagai peserta JKN, menurutnya hal ini perlu diluruskan.

“Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diperlukan koordinasi lebih lanjut antara kami, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasinya.

Hal ini juga perlu kita sosialisasikan bersama kepada pihak rumah sakit, agar para pekerja yang sakit akibat kecelakaan kerja dapat menerima penanganan sesuai dengan haknya melalui Program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Erny. (adv)

Baca Berita Lainnya di: Google News

Berita Terbaru Tribun Manado: Klik Link