Pemprov Sulawesi Utara Bekali Jajaran PNS Tangani Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dan Implementasi Bela Pengadaan.

Kegiatan dihelat Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu dibuka oleh Praseno Hadi Asisten II Setda Provinsi Sulut berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (7/2/2023).

Praseno Hadi meminta kepada para peserta sosialisasi agar yang belum melengkapi laporan-laporan administrasi untuk segera diselesaikan secepat mungkin.

"Laporan administrasi yang belum lengkap dan belum beres harus segera diselesaikan.

Nanti kalau BPK dan inspektorat audit bingung kalau belum diselesaikan," ujar Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut ini.

Ia meminta para PNS yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa agar jangan bosan-bosan untuk belajar.

"Jadi kalau sudah sosialisasi, sudah belajar, harus diimplementasi, harus dilaksanakan dan mudah-mudahan terus menjalankan tupoksi masing-masing," ungkap dia.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulut Wanda Musu SE ME dalam laporan panitia yang dibacanya mengungkapkan sebanyak 471 total transaksi sepanjang bulan Januari 2023.

“Sepanjang bulan Januari kita melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa ke 48 perangkat lingkup Pemda di Sulut dengan total 471 transaksi di 23 perangkat daerah,” ungkapnya.

Menurut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Sulut Wanda LMusu SE ME dasar pelaksanaan sosialiasi ini mengacu pada lima poin berikut.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

Sedangkan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama bagi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Sulut dalam penyusunan perencanaan, proses tender sampai pada pengendalian kontrak proses pengadaan barang/jasa. Proses pertanggungjawaban keuangan (SPJ) pengadaan barang/jasa.

Proses audit pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan proses pertanggungjawaban keuangan.

Untuk mempertegas dan memperjelas persepsi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti; Transaksi katalog lokal untuk status penyedia yang menayangkan produk, Transaksi bela pengadaan untuk transaksi 10 persen dari belanja rutin di setiap perangkat daerah, Proses administrasi yang mendukung proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa diantaranya ceklist dokumen pembelian langsung sampai dengan Rp50.000.000.

Serta untuk mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi provinsi Sulut.

Perlu diketahui, setelah pembukaan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan biro PBJ, BKAD, inspektorat, MBIZ Market, dan Bank SulutGo. (adv)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: Sosok NT, Ibu Muda Pelaku Pelecehan Anak di Jambi, Mantan Pemandu Lagu yang Aktif di Medsos

Baca juga: Fakta Mengejutkan, Peneliti Belanda Sudah Prediksi Gempa Turki 3 Hari Sebelum Peristiwa Terjadi