Akankah Parpol Baru Mengubah Nasib Rakyat?

Oleh: Dr Ferry Daud Liando

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU RI sudah menetapkan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024. 

Terdapat 9 parpol lama yang ditetapkan secara otomatis karena memenuhi syarat ambang batas Pemilu 2019 dan terdapat 8 parpol baru. 

Parpol baru tersebut memiliki 2 kategori, yaitu parpol peserta Pemilu 2019 namun tidak lolos parliament treshold dan parpol yang baru berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, belum pernah ikut pemilu.  

Akankah kehadiran parpol baru berbeda dengan parpol lama? A

pakah kehadirannya dapat mengubah nasib bangsa dan bagaimana peluang parpol baru itu pada Pemilu 2024? 

Dalam tradisi demokrasi, kemunculan parpol baru merupakan koreksi atas eksistensi parpol terdahulu.

Parpol lama dianggap tidak aspiratif, pasif, kolutif, dan elit, serta kadernya korup. 

Awalnya dukungan publik atas berdirinya Partai Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem merupakan bentuk perlawanan terhadap parpol lama yang cenderung korup. 

Tapi apa jadinya ketika kader-kader parpol yang saat itu seumur jagung mempraktikkan hal yang sama. 

Demokrat yang gencar mengiklankan sebagai parpol anti korupsi di televisi, kader pemeran iklan justru menjadi koruptor kala itu. 

Hal yang sama dilakukan oleh kader parpol lain termasuk parpol yang membawa segmentasi agama.

Ancaman terbesar parpol baru di Pemilu 2024 adalah trauma masa lalu.

Trauma itu akan memengaruhi sikap pemilih bahwa parpol baru saat ini bisa jadi tidak akan membawa perubahan. 

Baca juga: Kecelakaan Maut Pukul 14.15, Petugas Pemadam Kebakaran Tewas, Mobil Tabrak Pembatas Lalu Terguling

Baca juga: Natal dan Tahun Baru, Warga Sulawesi Utara Serbu Pegadaian

Apalagi, kecenderungan berdirinya parpol baru didorong oleh motif pertama tidak terakomodasinya para elit pendiri pada parpol lama.

Mereka dipecat atau tidak diperhitungkan lagi di parpolnya. 

Kedua, parpol didirikan sebagai skenario untuk melemahkan atau memperkuat parpol lama.

Ketiga, parpol didirikan hanya untuk kepentingan bisnis oleh pendirinya.

Untuk menguasai dan memperluas area bisnis maka bergaining politik dibutuhkan.

Izin investasi berikut pengembagannya perlu berkolaborasi dengan penguasa.  

Kelima, berdirinya parpol hanya sekadar alat bagi pendirinya untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan di pemerintahan. 

Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, Hanura, dan parpol lain didirikan karena ambisi pendiri untuk menjadi presiden. 

Rakyat sesungguhnya nyaris belum diuntungkan dengan keberadaan parpol.

Suara rakyat yang diperoleh melalui pemilu hanya sebatas untuk siapa mendapat apa. 

Lantas seberapa kuat peluang parpol baru paling tidak untuk mencapai ambang batas parliament treshold 4 persen perolehan suara? 

Selain diuntungkan oleh popularitas, parpol lama memiliki pengalaman elektoral yang lebih mapan.

Mereka menguasai basis massa tertentu serta jejaring sosial yang tertata rapih. 

Parpol lama juga sebagian besar terikat kepentingan yang sama dengan kelompok pemodal sehingga terbantu oleh aspek finansial untuk pembiayaan kampanye. 

Baca juga: Gempa Bumi Hari Ini Selasa 27 Desember 2022, 8 Kali Guncang Wilayah Indonesia, Berikut Info BMKG

Baca juga: Quotes Resolusi Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan ke Sosial Media

Sebagai parpol lama, sebagian telah menguasai jabatan kepala daerah.

Pengalaman Pemilu 2019, parpol yang disokong kepala daerah mendominasi perolehan suara. 

Tantangan lainnya bagi parpol baru, yaitu segmentasinya tidak ada yang baru.

Branding-nya sama persis dengan parpol lama.

Tidak ada yang baru maka tidak ada yang istimewa.

Kecenderungan berubahnya pemilih dari pragmatis menjadi pemilih rasional dan pemilih ideologis menjadi pemilih sosiologis menjadi tantangan juga bagi parpol baru.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.