Sulawesi Utara
Realisasi Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun, Ekonom Joy Tulung: Lemahkan Daya Beli Masyarakat
Penyerapan anggaran yang lemah oleh pemerintah daerah rupanya bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Padahal daya beli masyarakat penting.
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Tidak maksimalnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah menjadi persoalan tiap tahun.
Bahkan sebelum terjadinya pandemi virus corona (Covid-19), pola yang sama telah terjadi dari tahun ke tahun.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kondisi itu selalu terjadi.
Salah satu kondisi tersebut adalah dikarenakan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir dan perintah refocusing.
Sehingga, dana pemda banyak terparkir di bank.
Harusnya realokasi anggaran dilakukan secepat mungkin.
Dan idealnya, saat krisis pola anggaran tidak ditumpuk di akhir tahun.
Ketidakpastian ini membuat pemda lebih banyak mengantisipasi penggunaan dana.
Oleh karena itu banyak proyek-proyek pemda ikut terdampak.
Akibatnya, penagihan dari kontraktor juga terhambat.
Baca juga: Gempa 5,0 SR Tadi Selasa 13 Desember 2022, Guncang Wilayah Bali, Info BMKG Ada Gempa Susulan
Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Rabu 14 Desember 2022: Scorpio, Hati-hati Banyak Penipu
Menurut data yang ada di Kemendagri tercatat realisasi anggaran belanja daerah di seluruh Indonesia baru mencapai 62 persen.
Bahkan, ada daerah yang realisasi belanja baru mencapai 44 persen.
Jadi sebenarnya Sulawesi Utara berada di atas rata-rata dengan angka 75.6 persen.
Walau demikian, Pemda Sulut harus tetap berusaha agar bisa meningkatkan penyerapan atau merealisasikan anggaran yang sudah direncanakan, karena APBD merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Saat terjadi perputaran uang di masyarakat akan memperkuat daya beli.
