Jelang Natal, Tatong Bara Hadiri Rapat Koordinasi Ketersediaan BBM dan Gas LPG Subsidi di Kotamobagu

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG Bersubsidi, Selasa (13/12/2022).

Tatong Bara pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa rakor sangat strategis terutama jelang perayaan Hari Natal dan tahun baru.

“Pelaksanaan rakor ini sangat strategis, apalagi menjelang Natal dan tahun baru, sehingga tentunya sangat membutuhkan dukungan semua pihak agar didapatkan rumusan tentang penertiban. Setelah rumusan penertiban didapat, maka kita akan turun dalam penindakan, jika ada pelanggaran,” ujar Tatong Bara.

Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Perwakilan PT Pertamina, Hanif Rajasa; Asisten II Pemkot Kotamobagu, Sitti Rafiqah Bora; Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Suhartien Tegela; Kapolsek Kotamobagu; para pemilik pangkalan LPG; agen LPG; serta pemilik SPBU dan SPBE di Kotamobagu.

Disalahgunakan, 6.561 Sachet Obat Batuk Cair Dimusnahkan di Kotamobagu Sulawesi Utara

Baca juga: Reses DPRD Kota Bitung Sulawesi Utara, Ada Aspirasi Minta Kenaikan Insentif Pala dan Ketua RT

Baca juga: Penertiban Taksi Gelap di Manado Sulawesi Utara, Warga: Asal Siapkan Transportasi Umum yang Nyaman

Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Manado memusnahkan produk obat hasil pengawasan terpadu.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Kotamobagu, Sulawesi Utara, tersebut dihadiri Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara; Kepala Balai Besar POM Manado, Hariani Apt; jajaran Balai Besar POM Manado; Sekda Kotamobagu; unsur Forkopimda Kotamobagu; dan pimpinan OPD terkait, Selasa (13/12/2022).

Kepala Balai Besar POM Manado, Hariani Apt, membeberkan bila komix atau obat batuk yang dimusnahkan seluruhnya berjumlah 6.561 sachet.

Menurutnya, jenis obat-obatan yang disita merupakan hasil pengawasan yang dilakukan bersama tim terpadu pemerintah daerah.

"Yang mengedarkan obat dalam hal ini legal tapi sarananya ilegal. Sebetulnya juga bisa kena Undang-Undang Kesehatan," ujarnya.