Sangihe Sulawesi Utara

Jadi Kabupaten Peduli HAM, Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Terima Penghargaan

Pemkab Sangihe menerima penghargaan Kabupaten Peduli HAM oleh Kemenkumham. Penghargaa tersebut diberikan di Jakarta.

Penulis: Nelty Manamuri | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/HO
Pemkab Sangihe terima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, menghadiri dan menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kemenkumham yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Menteri Kemenkumham, Wakil Menteri Kemenkumham, Menteri Agraria, serta gubernur dan bupati/wali kota peduli HAM.

Menteri Kemenkuham, Yasonna Laoly, menjelaskan acara tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022 dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang.

"Hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, dan keadilan serta Hak Asasi Manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan," ucap Yasonna Laoly pada acara penghargaan, Senin (12/12/2022) di Jakarta.

Kemenkuham memberikan penghargaan ke beberapa pihak yang turut serta mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM (P5HAM).

Peringatan Hari HAM Sedunia pada tahun 2022 memberikan beberapa penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang dianggap mampu dalam memajukan HAM, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan untuk enam menteri dan pimpinan tinggi lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Kemudian 10 gubernur sebagai pembina kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, dua gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 72 bupati/wali kota untuk kabupaten/kota peduli HAM, tujuh bupati/wali kota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, dan satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global.

Kemudian 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan 10 Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.

Tamuntuan saat menghadiri acara tersebut didampingi staf khusus bupati, asisten pemerintahan, serta kesra dan kabag hukum.

Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Minta Bantuan Bagi Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Gereja

Baca juga: Aji Santoso Targetkan Tiga Poin Untuk Persebaya, Tapi Persik Kediri Harus Menang

Baca juga: 34 WNI Korban Penyekapan di Kamboja Sudah Berada di KBRI

Penjabat (Pj) Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan, bertemu dengan Direktur Pendidikan Kristen Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Pontus Sitorus.

Pertemuan tersebut tetkait usulan proposal bantuan kemasyarakatan khsususnya pada yayasan pendidikan dan juga pembangunan gereja yang ada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Tamuntuan mengutarakan beberapa permohonan.

Ia mengatakan di Kepulauan Sangihe masih banyak gereja yang membutuhkan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved