Tokoh Anti Korupsi Sulawesi Utara Magdalena Wullur: Korupsi Itu Karena Tidak Punya Integritas

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - 9 Desember merupakan peringatan hari anti Korupsi se dunia. 

Momentum hari anti Korupsi ini, kerap dihubungkan dan dikaitkan ke sejumlah pemerhati maupun penggiat anti Korupsi mengajak seluruh elemen untuk melakukan pencegahan, edukasi tidak korupsi dan lainnya.

Seperti program Tribun BakuDapa, yang mengangkat topik Perkuat Budaya Anti Korupsi, Wujudkan Sulawesi Utara atau Sulut Bersih?

Dalam bincang-bincang yang dipandu Host Aswin Lumintang Jurnalis Tribun Manado, menghadirkan dua narasumber, Risat Sanger Ketua Garda Tipikor Indonesia ( GTI ) Wilayah Sulut dan DR Magdalena Wullur SE MM Penyuluh Anti Korupsi Tersertifikasi KPK. 

Menurut DR Magdalena Wullur SE MM, hal paling berat di pemerintah adalah hulu dan hilir.

Hulunya ketika dalam pemerintah kepala daerahnya, tak terelakkan punya janji politik ke konstituen dan ketika kampanya ada sponsor membantu.

Setelah menang, wajib membayar. Tidak cukup pakai uang pribadi, karena ada kepala daerah ketika mencalonkan diri kekayaan berkurang.

Di lain pihak terpola, ketika jadi kepala daerah harus membayar coast politik yang dikeluarkan dibayarkan dengan proyek sebagai bentuk balas jasa dan balas budi.

Dengan kondisi itu kepala daerah mulai goyang.

Ada juga yang tidak seperti di atas, tapi harus bangun integritas sebagai kepala daerag bahwa saat memimpin pemerintahan ada coast yang harus di keluarkan.

Seperti ketika ada bencana alam, permintaan ini itu sementara uang tidak ada sehingga pakai uang pribadi tapi habis dan datang oknum kepala Dinas menawarkan pakai saja uangnya.

Akhirnya karena terjepit mengambil uang itu, dengan begitu pasti ada bergenig bahwa si pemberi pinjaman uang akan tetap kepala dinas, dan akan mengambil lebih dari uang yang dipinjamkan.

“Saat ditanyakan kenapa pakai uang itu, kepala dinas bilang itu karena walikota, bupati, gubernur dan wakil gubernur yang minta atau pejabat diatasnya,” kata DR Magdalena Wullur SE MM.

Lanjut Konsultan RPJMD rensra renja dan proses perencanaan lainnya diperkuat dengan kompetensi penganggaran dan keuangan.

Dengan pola itu awalnya kompromi atas hal itu akhirnya terkontaminasi hingga berujung kerugian keuangan negara.

Pola seperti ini seperti candu, mulai dari yang kecil-kecil dulu.

Yang paling sulit korupsi itu karena tidak punya integritas, punya akar-akar, gratifikasi atau pemberian hutang budi.

Lama kelamaan karena  terpola seperti ini menjadi terbiasa.

Contoh lainnya, ketika berulang tahun semua bawahan harus membawa kue atau apalah.

Sementara KPK telah batasi terkait gratifikasi, rp 1 juta harus di laporkan, tidak wajib di laporkan kakak beradik memberikan uang.

Gratifikasi ada pemberian positif dan negetif.

Contoh lainnya perjalanan dinas, ketika pembayaran tiket harus bayar uang sendiri setelah selesai perjalanan dinas baru diganti.

Tetapi bupati atau walikota tidak ada uang, dan yang bayar kepala dinas saat akan diganti kepala dinas engan terima.

Mulailah kepala daerah itu dari kompromi menjadi terkontaminasi, akhirnya menjadi sebuah lingkaran dan menyulitkan yang di tingkat bawahan.

Misal, dana yang harusnya 100 hanya 50 karena ada kebijakan dan bawahan ribut lapor bupati, bupati atau walikota atau gubernur diam karena dia tahu alur uangnya.

Terkait dengan budaya anti korupsi, budaya itu dipelihara dan orang-orang didalam lingkaran, walaupun kepala daerahnya bersih tapi orang didalam lingkara orang seperti itu dan terbiasa.

Ada di daerah lain, ada ASN tetap menjabat di posisi itu meski Bupatinya berganti.

Mengenai transparan, perempuan ini sudah masuk dan liat semua kabupaten kota modelnya seperti itu.

"Hanya, jika bupati, walikota, yang sangat tegas dan konsisten mereka-mereka itu betul-butul patut diapresiasi. Bisa di liat dalam daftar kekayaan mereka tadinya rp 100 miliar miskin mendadak.

Karena jadi kepala daerah jadi kaya, kalau bertambah kaya jadi pertanyaan.

Kalau bertambah miskin wajar karena ada pembiayaan yang harus dia biaya dari uang pribadi, masyarakat tidak mau tahu itu uang dari mana,” kata dia.

Begitu juga dengan pola masyarakat yang memilih kepala daerah yang memberi uang dan beras saat pemilihan itulah yang akan dipilih.

Mereka cenderung memilih orang itu kaya karena berpikir tidak korupsi, baik hati memberi tidak berpikir dia akan mengganti lebih besar dari itu.

Bahkan secara gamblang DR Magdalena Wullur SE MM, menilai tentang perencaan  kerja atau renja per tahun sering di plesetkan sebagai rencana jahat.

Kenapa? Dari situlah (renja) merencanakan ini proyek si A atau si B.

Dalam renja ada program kesejahteraan masyarakat, harusnya apa yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat tapi isinya lebih banyak perjalanan dinas ke luar daerah hingga luar negeri.

Itu tak ada hubungsn dengan program kesejahteraan masyarakat.

Untuk memutus mata rantai itu harus mulai dari diri sendiri kalau di luar mulai dari pimpinannya.

Ada hal buruk lainnya ketika memilih pejabat, harusnya pimpinan daerah periksa dulu utang di bank jangan gaji habis, TPP habis terus motivasi kerja apa, pasti untuk bayar utang.

Memang wajar ASN gajinya sudah di bank, tapi yang tidak wajar motivasi untuk mendapat jabatan untuk tutupi utang. (crz)

• Anies Baswedan Bicara Ketimpangan Pembangunan di Jawa dan Luar Jawa Saat Bicara di Makassar