Berita Sulawesi Utara
Segini Nilai Total DIPA Sulawesi Utara Tahun 2023, Harus Habis Terserap
DIPA 2023 tersebut diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, di Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado
Penulis: Alpen Martinus | Editor: Alpen Martinus
TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang akhir tahun 2022, sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023.
DIPA 2023 tersebut diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, di Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado, Senin (5/12/2022).
Dipa tahun depan ternyata masih memiliki nilai yang cukup fantastis.
Baca juga: Remaja asal Bitung Sulawesi Utara Syifa Tampil di Urban Fest 2022 dengan Busana Hijab

Dilaporkan total Dipa 2023 mencapai Rp 21,6 Triliun.
Olly Dondokambey sangat mengharapkan agar Dipa 2023 bisa diserap dengan baik.
Ia berhadap perkembangan pembangunan di Sulawesi Utara bisa lebih pesat lagi.
Selain 15 kabupaten dan kota ada juga instansi vertikal di Bumi Nyiur Melambai.
Baca juga: Kapolres Minsel Sulawesi Utara: Mutasi Jabatan untuk Jaga Dinamika Organisasi
Penyerahan DIPA sekaligus Transfer ke Daerah.
Hadir Pimpinan Polri dan TNI, Bupati/Wali Kota dan pimpinan instansi vertikal Pemerintah pusat di Sulut.
Adapun Total DIPA tahun 2023 sebesar Rp 21,6 Triliun.
Angka itu terdiri dari Belanja Pusat Rp 8,7 Triliunan dan Transfer Daerah Rp 12,9 Triliun.
Baca juga: Dua Wanita di Minahasa Tenggara Sulawesi Utara Ditangkap Lantaran Judi Togel, Ini Peran Mereka
Dana ini akan diserahkan Rp 8.7 triliun untuk 456 satuan kerja, termasuk di dalamnya balai-balai kementerian, KPU dan Bawaslu.
Kemudian Rp 12,9 Triliun diserahkan ke Bupati / Wali Kota se-Sulut.
Secara simbolis Gubernur menyerahkan dokumen DIPA tersebut ke kepalan instansi terkait, termasuk Bupati/Wali Kota yang hadir didampingi Kepala Kantor Wilayah Dirien Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan Pemprov Sulut berhasil mewujudkan sinergitas kabupaten/kota dan instansi vertikal sehingga semua bisa berjalan sesuai rencana.