Sulawesi Utara
Dinas PUPR Sulawesi Utara Kebagian Rp 65 Miliar, Anggaran Infrastruktur Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kebagian anggaran Rp 65 Miliar.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kebagian anggaran Rp 65 Miliar.
Anggaran itu untuk mengarungi Tahun 2023 membangun infrastruktur jalan dan irigasi.
"Tahun ini 65 Miliar, terdiri dari Rp 39 Miliar dari Dana Alokasi Khusus, dan tambahan Rp 26 Miliar," kata Kepala Dinas PUPR Sulut, Alexander Wattimena kepada tribunmanado.co.id saat rangkaian peringatan Hari Bakti PU ke-77, Jumat (18/11/2022).
Angka ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya
"Nilainya berkurang, kalau tahun sebelumnya Rp 70 miliar," kata dia.
Tahun 2023 Dinas PUPR masih akan berkutat dalam proyek pemantapan jalan wewenang Provinsi Sulut.
Surat Keputusan yang baru saat unu ada Ruas Jalan kewenangan Provinsi Sulut sepanjang 999 kilometer.
"Saat ini kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 89,2 Persen," ujarnya.
Ia berkomitmen meski dana terbatas, ia berupaya memastikan kualitas jalan lebih baik.
Soal pembangunan, Dinas PUPR akan terus berkordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, di antara balai-balai PU Kementerian PUPR.
Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Sulut Diperiksa di Kejari Tomohon Terkait Proyek Resting Area Rurukan
Proyek Resting Area Rurukan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara sementara didalami pihak Kejaksaan Tomohon.
Sejumlah pihak pun mulai dipanggil Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon guna pemeriksaan.
Salah satunya HM, oknum Pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.
ASN yang saat ini diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejari Tomohon, Senin (14/11/2022).
HM yang mengenakan kemeja putih ketika dikonfirmasi tak menampik dirinya datang untuk memenuhi panggilan Kejari Tomohon terkait proyek Resting Area Rurukan.
"Iya permintaan keterangan terkait proyek Resting Area Rurukan.
Tadi sudah, nanti akan kembali berikan keterangan karena ada yang akan dilengkapi," katanya saat dikonfirmasi di Lobby Kejari Tomohon.
Pemanggilan HM ini tak lepas dari kapasitasnya sebagai peneliti kontrak.
"Sebagai peneliti kontrak," tulis HM via pesan singkat WhatsApp, Senin (14/11/2022) malam.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Alfonsius Loe Mau menyebutkan pemanggilan para pihak terkait dalam proyek Resting Area Rurukan dalam rangka permintaan keterangan.
"Dilakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan.
Ada pengawas internal, PPK dan Panitia Penerimaa Hasil Pekerjaan dan pihak terkait lainnya," ujar Alfonsius Mau
Lebih lanjut Alfonsius Mau menerangkan untuk proyek Resting Area Rurukan sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan sebelum ada kejadian Talud Ambruk.
Bahkan terdapat indikasi awal bahwa sesuai keterangan tenaga ahli bahwa di proyek tersebut kualitasnya tak sesuai standard.
"Memang ini sudah diperiksa sejak tahun lalu. Malah ada indikasi kualitasnya tak sesuai standar," sebut Alfonsius Mau seraya menambahkan Ambruknya Talud di Resting akan diselidiki.
"Akan kita selidiki apakah faktor cuaca atau memang kualitasnya yang tak sesuai," ujar Alfonsius Mau.
"Pemeriksaan awal menunjukan itu tak sesuai spek," tandas Alfonsius Mau.
Baca juga: Gempa Terkini Sore Ini Guncang Lampung Jumat 18 November 2022 Info BMKG, Berikut Data Magnitudo
Baca juga: Warga Manado Turut Berbela Sungkawa Atas Kematian Kristian Lomboan, Korban Banjir di Pakowa
