Sulawesi Utara
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Siapkan APBD 2023 Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
Olly Dondokambey tetap optimistis menatap 2023. Ia menyampaikan, di Triwulan III Tahun 2022 ekonomi Sulut terus membaik.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyiapkan APBD 2023.
Instrumen keuangan itu sudah ditetapkan DPRD Sulut di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Selasa (8/11/2022).
Provinsi Sulut mengarungi Tahun 2023 dimodali APBD sekitar Rp 3,8 Triliun.
"Kita tetapkan APBD 2023 untuk persiapan kemungkinan krisis global berdampak signifikan kehidupan masyarakat kita," kata Gubernur Olly Dondokambey.
Ia mengapresiasi APBD 2023 sudah dibahas berhari-hari, Pemprov dan DPRD pun sepakat.
"Apa yang diputuskan berdampak ke depan, kita harapkan tak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi tentu kita sedia payung sebelum hujan," katanya.
Olly Dondokambey tetap optimistis menatap 2023. Ia menyampaikan, di Triwulan III Tahun 2022 ekonomi Sulut terus membaik.
Pertumbuhan Ekonomi mencapai 6,62 Persen, di atas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi pun bisa ditekan di angka 4,5 Persen
"Itu semua karena kerja sama Pemprov da dan DPRD menetapkan strategi belanja di tahun 2022," ujarnya.
Strategi mengatasi ancaman krisis pangan global kata Olly Dondokambey dengan menetapkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Salah satu program digiatkan yakni Mari Jo Ba Kobong, semua turun menanam di pekarangan maupun di kebun.
Pemerintah pun memfokuskan anggaran di Dinas Pertanian Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Pangan.
"Dengan adanya kedaulatan pangan, kita bisa mandiri. Bersyukur pertumbuhan ekonomi ditopang pertanian kita. Hasil melimpah, bisa kita ekspor," ujar Mantan Anggota DPR RI ini.
Selain Mari Jo Ba Kobong. Olly Dondokambey juga menyiapkan program untuk memanfaatkan potensi pangan selain beras.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey berencana mencanangkan hari tanpa konsumsi nasi.
Rencananya, Tiap hari Jumat, jajaran Pemprov Sulut puasa makan nasi, gantinya akan mengonsumsi Umbi-umbian, jagung dan pisang.
Menurut Olly Dondokambey, hal itu diusulkan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Ia pun sepakat.
"Canangkan makan ubi batata, milu rebus, dan pisang, tidak makan nasi," kata dia di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Selasa (8/11/2022).
Jika pencanangan ini sukses dan bisa diikuti masyarakat, maka akan makin menjaga ketahanan pangan menghadapi potensi krisis pangan global
"Kalau roti mahal, pakai gandum itu barang impor, jadi tiap Jumat makan ubi," ujar Mantan Anggota DPR RI ini.
Ia juga berharap, agar konsumsi makanan berbahan tepung gandum dikurangi
"Biar Biapong isi unti, tetap pakai gandum itu," ujarnya
Metode konsumsi untuk ketahanan pangan juga ini menurut Olly Dondokambey bisa menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara
"Kita ikut jaga kedaulatan pangan," "katanya
Ia pun membeber beda ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.
ketahanan pangan itu semuanya tersedia, tapi belum tentu pangan itu disediakan sendiri, bisa saja diimpor
Sementara kedaulatan pangan itu artinya kemandirian, pangan bisa disediakan secara mandiri.
DPRD Sulawesi Utara Ingatkan Pemprov Eksekusi Kesepakatan APBD 2023, Berikut Daftar Rekomendasi
DPRD dan Pemprov Sulawesi Utara bersepakat mengesahkan APBD 2023.
Proses itu melalui Rapat Paripurna di Gedung Cengkih DPRD Sulut, Selasa (8/11/2022) setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Amir Liputo, Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut meminta Pemprov Sulut berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan dalam pembahasan APBD 2023.
DPRD Sulut pun merilis sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti, hal itu merupakan daftar aspirasi yang dibahas dalam pembahasan APBD 2023.
Selain itu ada lagi catatan kritis 5 Fraksi di DPRD yang dirangkum secara keseluruhan dari Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar, Demokrat dan Nyiur Melambai.
Berikut Rekomendasi DPRD terkait APBD 2023
- Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan kualitas program.
- Diharapkan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan dapat tambahan
- Dinas Kesehatan memberi perhatian khusus terhadap kasus gizi buruk dan stunting
- Dinas Perhubungan menyediakan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas
- Dinas PUPR diharapkan melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan rusak
- Dinas Kesehatan agar memperhatikan rumah sakit yang fasilitasnya harus diperbaiki
- Diharapkan Jumlah Tenaga Kerja Asing bisa terdata dengan baik
- Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan memberikan bantuan masyarakat untuk mengembangkan bakat minat anak muda, nantinya bisa meminimalisir tindakan kriminal
- Biro Hukum bisa ditambahkan anggaran untuk memfasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin
- Anggaran KPID ditambah dalam upaya mensosialisasikan peralihan TV Analog ke digital
- Daerah Kepulauan lebih diperhatikan dengan anggaran yang cukup mengingat daerah Kepulauan merupakan daerah terdepan
- Ancaman krisis pangan agar bisa jadi perhatian, diharapkan ada pengalokasian anggaran ke dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pangan
- Badan Penghubung agar bisa menata kembali anggaran BBM
- Badan Penghubung agar memperhatikan kondisi Asrama Mahasiswa dan Anjungan TMII
- Dinas PUPR memperhatikan Jalan Lingkar Pulau Salibabu yang tidak tersentuh pembangunan
Berikut Catatan Fraksi DPRD Sulut terkait APBD 2023
- Seluruh fraksi berharap dinas yang mengumpulkan Pendapatan daerah agar meningkatkan inovasi, dan pelayanan berdampak ke konsistensi penerimaan daerah
- Diharapkan ada penataan kembali anggaran makan dan minum, mari berhemat bersama untuk program prioritas
- Alokasikan pembangunan infrastruktur berdasarkan asas pemanfaatan dan pemerataan
- Badan Pengelola Perbatasan butuh gedung representatif
- Diingatkan pemerintah hari keagamaan sudah dekat perhatian serius untuk ketersedian bahan pokok
- Komitmen dan kesepakatan induk APBD 2023 ini agar diimplementasikan
- APBD 2023 mampu memberikan stimulus pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas daerah
- Gaji dan tunjangan PNS, tenaga medis, dan Non PNS agar dianggarkan 12 bulan penuh.
- Pemerintah menganggap asuransi kecelakaan kerja kepada pekerja yang membutuhkan
- Diharapkan SMA bisa dibangun di Manado Utara
- Memperhatikan Perda yang sudah ditetapkan menjadi produk hukum positif daerah
- Ranperda APBD 2023 memperhatikan amanat UU terkait money follow program, dan penerapan berbasis kinerja
- Pemerintah terus memantau harga bapok akibat dampak kenaikan BBM
- Kiranya Pemerintah bisa mengakomodir hasil aspirasi lewat reses DPRD.
- Dinas Pendidikan menganggarkan pemberian beasiswa siswa berprestasi dan kurang, diharapkan ditambah volumenya.
- Komoditi perkebunan unggulan dapat diperhatikan harganya
- Perbaiki irigasi dan bisa mengolah lahan tidur sehingga bisa produktif
- Puskesmas siapkan obat - obatan (ryo)