Anggota DPRD Raski Mokodompit Kasihan Badan Pengelola Perbatasan 'Indekos' di Bangunan Rusak

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPRD Sulawesi Utara, Raski Mokodompit berupaya memperjuangkan anggaran untuk mitra kerja Komisi I yang dipimpinnya.

Hal itu disampaikannya saat rapat Pembahasan APBD 2023 antara DPRD dan Pemprov Sulut di Ruang Paripurna,Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).

Pertama, ia mencoba memperjuangkan Perangkat Daerah Pemprov Sulut yakni Badan Pengelola Perbatasan.

Menurutnya, Badan yang dipimpin Jeti Puluh ini tidak mendapat tempat yang layak untuk sarana perkantoran.

Ia mengibaratkan Badan Pengelola Perbatasan bak indekos di Gedung Tua berkas peninggalan Kementerian Kehutanan yang kini dialihkan ke Pemprov Sulut.

Lokasinya di Tingkulu, Kota Manado.

Sudah begitu, Badan Pengelola Perbatasan ini harus berbagi Gedung dengan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulut.

"Kantor badan perbatasan saya sangat terharu dengan kantor. Satu gedung ada 2 instansi, kayak ngekos di Gedung punya Kehutanan," kata Politisi Partai Golkar.

Badan ini mengurus perbatasan yang oleh Presiden Joko Widodo dijadikan beranda depan Indonesia namun di rumah sendiri kondisinya sangat disayangkan.

"Kiranya dapat diperhatikan Sekprov," ujarnya

Begitu Pun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulut, setahun hanya dibekali dana Rp 2 Miliar sudah termasuk honor para komisionernya, padahal tugas mereka cukup strategis terutama berkaitan dengan sosialisasi pengalihan siaran TV analog ke digital.

Meski dana minim, Ia menilai kerja KIP sudah cukup baik.

Selain itu, Pj Sekprov Sulut Praseno Hari diminta untuk memperhatikan bantuan sosial masyarakat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulut.

"Jangan sampai kena rasionalisasi," ujarnya.

Pj Sekprov Sulut, Praseno Hadi berjanji soal Bansos akan jadi perhatian khusus, bahkan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk kondisi perkantoran Perangkat Daerah yang kondisinya kurang layak akan diprioritaskan.

"Supaya tidak makin rusak dan masih bisa dipergunakan," katanya.

Sebelumnya, DPRD Sulut mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Pj Sekprov Praseno Hadi

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun 'menguliti' rencana pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Amir Liputo Anggota DPRD Sulawesi Utara Serukan Kurangi Anggaran Makan Minum di APBD 2023

DPRD Sulawesi Utara membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 bersama Pemerintah Provinsi.

Tahun depan APBD diproyeksi turun tinggal sekitar Rp 3,8 Triliun, atau turun Rp 200 Miliar di banding tahun sebelumnya.

Kondisi ini pun membuat pemerintah harus berhemat dan memfokuskan anggaran untuk program prioritas.

Amir Liputo, Anggota DPRD Sulut meminta Pemprov Sulut bisa memangkas anggaran makan dan minum, termasuk milik DPRD Sulut. Hitung-hitung mengurangi konsumsi gula untuk kesehatan.

"Sepakat kita menghemat makan minum demi kesehatan bersama juga. Kurangi gula, kalau bisa makan ubi kayu, minum air mineral, kue bawa bawa dari rumah," kata dia di Rapat Pembahasan APBD 2023 di Ruang Paripurna, Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).

Hal itu harus jadi alternatif jika sudah tidak ada jalan lain, demi memuluskan anggaran untuk program prioritas.

Ia mencontohkan kegiatan menghadapi ancam krisis pangan.

"Dinas harus dapat alokasi yang benar," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia mencotohkan lagi bantuan bedan rumah untuk masyarakat miskin, apalagi informasinya hanya sekitar 30 unit rumah yang dianggarkan untuk bantuan ini. Jumlah yang menurutnya sangat minim.

DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.

Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.

Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjanji akan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah.

DPRD Sulawesi Utara Bahas APBD 2023

DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Amir Liputo, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Nyiur Melambai meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memaksimalkan sumber pendapatan. Bahkan ia mengusulkan agar maksimal maka Bapenda akan ditunjang dengan tambahan anggaran untuk 'jemput bola'.

"Harus dukung anggaran mencukup mendapatkan target pendapatan," kata dia.

Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar pun menyingung soal RSUD ODSK yang ditargetkan ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"RSUD ODSK ditetapkan PAD apa memang sudah benar, harus dipikirkan semua fasilitas dibutuhkan sudah dipenuhi, sehingga PAD ditetapkan tinggi bisa capai," kata dia.

Ia hanya tak ingin cerita lama berulang lagi, tahun 2022 target pendapatan ditetapkan ratusan miliar, akhirnya tak bisa dicapai. Terpaksa harus direvisi targetnya.

Selain itu, Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.

Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.

Semisal usulan untuk memaksimalkan Pendapatan.

"Soal operasional Bapenda sepanjang membutuhkan kita penuhi. Untuk mendapatkan PAD butuh upaya maksimal," katanya.

Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjamjinakan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah. (ryo)

Baca juga: Sosok Tiara Ramadhani yang Tak Suka Lesti Kejora Dipermalukan Kiky Saputri saat Diroasting

Baca juga: Wali Kota Manado Sulawesi Utara Andrei Angouw Ajak Umat Khonghucu Rawat Kerukunan