Jubir Anies Sindir Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang Buka Lagi Posko Pengaduan: Lebih Banyak Gimmick

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui sebelumnya jabatan Gubernur DKI Jakarta kini di pegang oleh Heru Budi Hartono.

Terkait hal tersebut sejak jadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru langsung membuka kembali posko pengaduan.

Hal itu mendapat sorotan dari Jubir Anies Baswedan hingga menyindir dibukannya posko tersebut lebih banyak gimiknya.

Baca juga: Diduga Mengandung Zat Berbahaya, Felicya Angelista Akui Panik karena Ada Obat Sirup Diminum Anaknya

Baca juga: Ingin Mencegah Stres dan Depresi? Amalkan Doa Islam Berikut Ini

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan akan membuka kembali layanan pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta.

Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra angkat suara menanggapi kebijakan yang mendapat kesan antitesa Anies sebagai Gubernur DKI yang menjabat sebelumnya.

Surya menyebut kebijakan membuka pengaduan di Pendopo Balai Kota DKI lebih banyak gimiknya daripada substansinya.

Menurutnya soal pengaduan masyarakat sejak zaman Anies sudah ada di sistem aplikasi bernama Jakarta Kini (JAKI).

"Kalau yang pengaduan itu kan sekarang sudah ada sistem di JAKI, aplikasi yang dibuat Pemprov," kata Surya di diskusi Total Politik bertajuk '5 Tahun Anies Sudah Sampai Mana?', Minggu (23/10/2022).

Surya mengatakan di zaman Ahok memang ada aplikasi pengaduan bernama Qlue yang dimiliki perusahaan swasta.

Ia juga menilai cara kerja Qlue baik, yakni koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan ke pihak Ahok untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi pada petugas pelayanan yang bermasalah.

Namun menurutnya cara kerja JAKI lebih 'soft'. Sebab pengaduan masyarakat akan masuk ke penilaian kinerja pekerja pada sistem birokrasi dan akan mempengaruhi tunjangan kinerja terkait.

"Kalau zaman Ahok kan ada Qlue dan di awal pemerintahan Jokowi. Qlue itu punya swasta, yang bikin namanya Surya. Memang bagus, karena ada koneksi dari laporan foto publik yang masuk Qlue langsung diteruskan oleh TNGUPP nya Ahok. Jadi Ahok dan timnya nongkrong untuk mengawasi, ditempel itu organisasi perangkat daerah (OPD) SKPD dan kalau tidak dilaksanakan beritanya dilaporkan ke Ahok dan langsung ada sanksinya," kata Surya.

"Sekarang ini pakai JAKI, jadi lebih soft. Artinya dibangun sistem pengaduan masyarakat, lalu masuk ke penilaian kinerja dia, atasannya menilai, kemudian masuk kedalam sistem birokrasi. Jadi ada tunjangan kinerja terkait itu. Performa dan pelayanan dia terhadap masyarakat langsung terkait. Jadi barangkali pada momen pak Ahok bagus, hanya saja sekarang lebih sistemik," lanjutnya.

Surya mengatakan, sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia berharap Pj Gubernur Heru bisa menyinkronkan sistem-sistem tersebut.

Sebab menurutnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimiknya daripada substansinya.

"Jadi lagi-lagi, mumpung pak Heru orang dekatnya pak Jokowi, ya tuntaskan dan gak perlu gimik-gimik yang gak perlu banget. Maksudnya membuka pengaduan di pendopo lebih banyak gimiknya daripada substansinya. Karena sebenarnya pengaduan sudah ada sebenarnya di JAKI," ujar Surya.

Telah tayang di Tribunnews.com