Minahasa Sulawesi Utara

Kaban BKPSDM Minahasa Minta Warga Laporkan Oknum yang Iming-imingi Jadikan PPPK

Pemerintah Kabupaten Minahasa saat ini mengusulkan sebanyak 787 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Pemerintah Pusat.

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Chintya Rantung
mejer lumantow/tribun manado
Kaban BKPSDM Minahasa Minta Warga Laporkan Oknum Yang Iming-Imingi Jadikan PPPK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Minahasa saat ini mengusulkan sebanyak 787 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Pemerintah Pusat.

Banyaknya peminat menjadi PPPK di Kabupaten Minahasa diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

Dari informasi yang didapat, masyarakat khususnya pegawai Non ASN di Iming-imingi masuk PPPK dengan membayarkan sejumlah uang 'pelicin' oleh oknum-oknum penipu.

Bahkan mereka tak segan mencatut nama Kepala BKD Provinsi. Untuk memanfaatkan pendataan pegawai non-ASN/THL di Sulawesi Utara.

Oknum tersebut menjanjikan kepada pegawai non-ASN/THL untuk menjadikan mereka pegawai PPPK dengan membayar uang jutaan rupiah.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa, Drs Moudy Pangerapan MAP membenarkan informasi tersebut.

Dirinya menegaskan hal itu merupakan penipuan atau hoax.

"Info tersebut sudah beredar di media sosial dan kalangan masyarakat. Dan kabar hoax itu sudah kami sebarkan di seluruh SKPD Pemkab Minahasa," kata Pangerapan, Jumat (30/9/2022).

Ia menegaskan bahwa pendataan pegawai non-ASN/THL tidak berkaitan dengan perekrutan P3K.

"Pendataan pegawai non-ASN/THL saat ini hanya peremajaan data pegawai itu sendiri, bukan perekrutan P3K," tegas Pangerapan.

Dikatakannya, penginputan data ke portal BKN terakhir tanggal 30 September 2022.

"Jadi, jangan percaya informasi-informasi hoax yang beredar saat ini. Memang sangat menggiurkan, tapi itu hanya penipuan," katanya.

Dijelaskan Kaban Kepegawaian, pendataan pegawai non-ASN/THL ini, murni tidak dipungut biaya apapun.

"Kalau memang ada oknum-oknum yang mulai melakukan praktek pungutan dengan iming-iming bakal diloloskan dalam P3K, silahkan dilaporkan. Karena pendataan tenaga non-ASN/THL ini gratis," tegas Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemkab Minahasa tersebut. (Mjr)

Baca juga: Sosok Rizky Billar Suami Lesti yang Dilaporkan KDRT, Pemenang Gorgeous Dad, Infotainment Awards 2022

Baca juga: Kejaksaan Negeri Talaud Resmi Menahan 3 Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Lampu Hias Melonguane

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved