Sulawesi Utara

Ferry Liando Pakar Pemilu Sulawesi Utara Beber Daftar Kerawanan Pemilu, Bahaya Jual Beli Pencalonan

Waktu terus bergulir menuju Pemilu 2024, jika dihitung menuju 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara maka Pemilu tinggal 502 hari lagi.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
IST
Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Waktu terus bergulir menuju Pemilu 2024, jika dihitung menuju 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara maka Pemilu tinggal 502 hari lagi.

Pakar Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, DR Ferry Daud Liando mengatakan, menuju Pemilu 2024 semua stakeholder Pemilu perlu menindaklakjuti kerawanan-kerawanan yang acapkali muncul dalam pesta demokrasi.

Bahkan kerawanan-kerawanan dimaksud ada yang bisa dikategorikan kejahatan.

Ia mencontohkan satu di antara kerawanan kandidat buying. Kondisi ini muncul manakala figur yang maju dalam pemilu mengandalkan sumber dayanya untuk membeli tiket pencalonan.

"2020 jual beli tiket, bahkan orang parpol menjadi calon harus membayar parpol di berbagai tingkatan. Jual beli pencalonan," katanya kepada tribun Manado, Kamis (29/9/2022).

Contohnya ketika di 2020 lalulintas ada Parpol yang berganti-ganti dukungan. Pertama dukung A, kemudian berubah dukung si B.

Kerawanan lainnya yakni sponsor bakal calon. Menurut Ferry Liando hal ini berbahaya, calon mencari sponsor untuk membiayai pencalonan. Para sponsor ini pemilik modal

"Kenapa harus cari sponsor karena calon harus bayar survei, bayar parpol, dan bayar suara. Berapa pun biaya mampu dibayar," Benernya.

Kalau si calon yang mendapat sponsor berhasil menang maka ada kompensasinya ke sponsor

"wajar kemudian yang terjadi perizinan diobral, proyek dikendalikan," ungkap dia.

Ia juga menyorot soal kerawanan manipulasi dukungan calon Perseorangan. Masalah yang muncul tidak mendukung tapi nama terdaftar.

"Ini biasanya masalahnya uang ganti KTP," ujarnya.

Manipulasi dukungan independen. Tidak ada alat ukur? Calon tidak didukung, tapi naman terdaftar. Dikasih uang ganti KTP.

Hal lain perlu diantisipasi terkait keaslian dokumen persyaratan calon.

"Kan ada yang muncul, tidak pernah sekolah tapi ada ijazahnya," ungkap dia.

Ada lagi kerawanan di masa tenang sulit membebaskan diri dari kampanye terselubung, belum lagi orang bagi-bagi uang (money politic).

Dosen Universitas Sam Ratulangi ini mengatakan, kerawanan ini berpotensi masih akan terjadi di Pemilu 2024, hingga Pilkada Serentak 2024. Pasalnya aturan yang digunakan masih UU Pilkada sebelumnya yang tidak banyak berubah.

Ia mengharapkan para stakeholder Pemilu sama-sama ikut andil dalam memitigasi dengan tujuan meminimalisir risiko kerawanan Pemilu 2024. (ryo)

Baca juga: Trail Adventure BLTA 4 2022 Siap dihelat, Start Dari KEK Bitung Sulawesi Utara, Berikut Rutenya

Baca juga: Basarnas Manado Sulawesi Utara Latihan Penyelamatan di Gedung Runtuh

 

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved