Manado Sulawesi Utara

Cegah Penggelapan Pajak, Pengamat Hukum Minta Pemkot Manado Perketat Pengawasan

Anggota DPRD Manado mengungkapkan banyak pengusaha yang menggelapkan pajak. Pengamat Hukum meminta Pemkot Manado memperketat pengawasan.

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Isvara Savitri
tribunmanado.co.id/Rhendi Umar.
Pengamat Hukum asal Sulawesi Utara Vebry Tri Haryadi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Anggota Komisi II DPRD Kota Manado, Hengky Kawalo, mengungkapkan fakta mengejutkan.

Politisi PDIP itu menjelaskan jika saat ini banyak pengusaha di Manado, Sulawesi Utara, yang melakukan penggelapan pajak

Menurut Hengky, banyak pengusaha yang tidak melaporkan pajak dengan benar.

"Bahkan ada yang pembukuan ganda, ini namanya penggelapan pajak," kata dia.

Menurut Hengky, UU 28 tahun 2009 mengikat pelaku usaha menagih pajak kepada pengguna usaha lewat produk yang ditawarkan. 

Menanggapi hal tersebut Pengamat Hukum, Vebry Tri Haryadi, mengatakan saat ini yang harus dilakukan Pemkot Manado adalah tegakkan aturan yang ada.

Baca juga: Tonaas LMI Minsel Sulawesi Utara Minta Pemerintah Sediakan Pabrik Kelapa di Setiap Kecamatan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Wanita Munafik - Sejedewe, Kau Fikir Kau Menarik

"Perketat terhadap pengawasan tempat usaha termasuk uji petik yang ada dan menempatkan petugas yang berintegritas," jelasnya.

Menurutnya jika ada petugas yang bermain dengan pengusaha maka harus disanksi secara tegas.

"Demikian pula bagi pihak pengusaha yang bermain-main dengan soal pajak yang ada untuk disanksi sampai mencabut izin serta menutup usahanya jika ditemui adanya hal-hal menyimpang," jelasnya.

Pengamat Sosial dan Hukum Sulawesi Utara, Vebry Tri Haryadi
Pengamat Sosial dan Hukum Sulawesi Utara, Vebry Tri Haryadi (Rhendi Umar/Tribun Manado)

Dia berharap pihak legislatif harus mengawasi dengan ketat terhadap pihak eksekutif. Jika perlu pejabat pemerintah kota yang lemah atau ada indikasi bermain dengan para pengusaha untuk diganti bahkan diproses hukum jika adanya permainan soal pajak yang ada.

"Jadi aturan sudah baik, tinggal implementasinya atau penerapan secara baik oleh petugas yang ada," jelasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved