Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil, SBY: Saya Harus Turun Gunung

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Rapimnas Partai Demokrat 2022.

Dia sempat memberi arahan dalam rapimnas tersebut.

Arahan SBY kepada para kader Partai Demokrat dilakukan secara tertutup.

Baca juga: Peringatan Dini Sabtu 17 September 2022, BMKG: 19 Wilayah Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem

Setelah memberi arahan, SBY tak bicara banyak terkait rapimnas tersebut.

Dikesempatan itupun Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai Pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.

SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil.

Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah gak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," ungkap SBY.

Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya.

Sindir Ucapan AHY Rezim Jokowi Tinggal Gunting Pita

Organisasi Sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) merespons sikap sepihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal rezim pemerintah saat ini tinggal 'gunting pita' proyek infrastruktur yang dibangun pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ketum Repdem Wanto Sugito, apa yang dikatakan AHY tak berdasarkan data.

“Sekarang adalah era kemajuan IT, artificial inteligent, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas. Rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat. Proyek pembangkit listrik 10 ribu MW banyak yang mangkrak, dan memperjelas bagaimana SBY hanya menampilkan proyek angan-angan tanpa realisasi. Saya siap berdebat dengan AHY, memperbandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur antara SBY dan Presiden Jokowi”, ujar Wanto kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Wanto mengatakan sah-sah saja jika AHY membanggakan prestasi sang ayah.

“Namun berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik, bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik," ujar Wanto.

Dia menegaskan jika klaim AHY tentang Prestasi SBY betul, maka Demokrat sudah menjadi pemenang pemilu tahun 2014.

“Buktinya suara Demokrat anjlok dari 20.9 persen, turun mejadi 10 persen. Itu terjadi karena korupsi kader muda Demokrat yang dimulai dari ketua umumnya, Anas Urbaningrum, Rizal Malarangeng, Angelina Sondakh, dan begitu banyak kader muda lainnya yang mati karir politiknya karena korupsi. Jadi ingat monumen Hambalang,” kata Wanto.

Menurutnya, klaim AHY yang menilai demokrasi di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran tanpa dasar juga salah besar.

“Publik mencatat bahwa tahun 2009 adalah puncak penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi menjadi alat kekuasaan: DPT dimanipukasi; politik APBN digunakan untuk kepentingan elektoral; aparatur negara dikerahkan; sistem pemilu dibuat terbuka-langsung; lalu elemen elemen pimpinan KPU direkrut seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai pembajakan demokrasi,” kata dia

Belum lagi, menurut Wanto, di luar itu SBY membentuk tim Alpa, Delta yang di dalamnya banyak sekali aparatur negara yang dilbatkan yang seharusnya netral.

“Akibatnya dalam era multipartai kompleks, suara demokrat justru naik 30 persen. Itu tidak mungkin tanpa manipulasi dan mobilisasi kekuasaan, makanya 2014 anjlok," tandas Wanto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyindir rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunan.

AHY menyebut, Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan Presidem Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

"Jadi jelas banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak sering kali dipublikasi. Ada yang mengatakan misal, jaman dulu enggak ada pembangunan infrastruktur nyatanya banyak," kata AHY.

Kemudian, AHY menyatakan banyak pembangunan atau proyek infrastruktur yang dibangun di era SBY tapi tidak banyak dipublikasikan.

"Kami rencanakan, persiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen, tinggal gunting pita. Setahun (pemerintahan) gunting pita kira-kira masuk akal enggak," ujarnya.

Lantas, AHY mengatakan pihaknya tak memerlukan apresiasi publik terhadap program kerja yang dijalankan saat era SBY.

Namun menurutnya menyebut tak seharusnya kinerja pemerintahan terdahulu diklaim sebagai keberhasilan pemerintahan saat ini.

"Kita enggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'," ucap AHY.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com