Sulawesi Utara

Olly Dondokambey Ucap Terima Kasih ke Menteri ATR/BPN, Redistribusi Tanah Sukses di Sulawesi Utara

Gubernur Olly Dondokambey yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan Terima kasih ke Menteri ATR/BPN

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
IST
Gubernur Olly Dondokambey yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Sulawesi Utara saat berfoto dengan warga penerima sertifikat di Minsel 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Olly Dondokambey yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan Terima kasih ke Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

Sebekumnya Menteri ATR/BPN menyerahkan 762 Sertifikat program redistribusi tanah milik pemerintah ke masyarakat di Minahasa Selatan, Kamis (15/9/2022).

"Saya Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Sulawesi Utara  mengucapkan terima kasih kepada Mentri ATR/BPN yang sudah menyerahkan sertifikat di Minsel," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (16/9/2022).

Olly Dondokambey mengatakan, selama pemerintahan  Olly Dondokambey - Steven Kandouw selain di Minahasa Selatan, program redistribusi tanah di propinsi sulawesi utara sudah lebih dulu dilakukan di beberapa daerah semisal di Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara.

Di Minahasa Tenggara misalnya, pemerintah melakukan redistribusi lahan melepas kawan hutan sebanyak 1.740 sertifikat untuk masyarakat.

Begitu pun di Minahasa Utara. Pemerintah, akhir 2021 memberikan 611 sertifikat tanah telah diterbitkan lewat kegiatan Redistribusi Tanah di lahan Eks HGU 02/Wori atau lahan iloilo, Desa Wori.

Redistribusi tanah di Desa Wori terlaksana setelah mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sulut, khususnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Ada lagi redistribusi tanah di 4 desa di Kabupaten Minahasa, menerima sertifikat redistribusi tanah dari Gubernur Olly Dondokambey.

Empat desa yang menerima 1.000 sertifikat ini berada di Kecamatan Tombariri, masing-masing adalah Desa Poopoh, Desa Teling, Desa Kumu, dan Desa Pinasungkulan.

Olly menjelaskan bahwa objek sertifikat redistribusi ini merupakan tanah negara yang diberikan kepada masyarakat. 

“Berbeda dengan pembuatan sertifikat gratis, ini pemberian tanah negara yang sudah disertifikatkan untuk masyarakat. Semua ini adalah program pemerintah pusat," katanya menjelaskan.

"Jadi, semua tanah negara yang sudah tidak dikelola oleh pemegang HGU, pemerintah provinsi mempunyai kebijakan memberikan kepada instansi atau masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Olly Dondokambey.

Ia  mengimbau masyarakat tidak menjual tanah yang telah disertifikasi redistribusi. (Ryo)

Baca juga: Akhirnya Terungkap Penyebab Roro Fitria Nekat Gugat Cerai Sang Suami Padahal Baru Saja Melahirkan

Baca juga: Akhirnya Terungkap Penembak Brigadir J Gunakan Pistol Antik Buatan Jerman, Kamaruddin Duga Sosok Ini

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved