Perizinan Tambang di Daerah

Badan Urusan Legislasi DPD RI Soroti Permasalahan Perizinan Tambang di Daerah

Badan Urusan Legislasi DPD Republik Indonesia Soroti Permasalahan Perizinan Tambang di Daerah.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Rizali Posumah
HO
Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Terkait peralihan perizinan pertambangan dan tata kelola lingkungan di gedung DPD RI, Rabu (14/09/2022). 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -  Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. 

Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat. 

Terkait hal tersebut BULD DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar dan praktisi pertambangan  di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/09/22).

Rapat itu untuk menggali informasi tentang problematika perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan.

Selain itu, perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap daerah.

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menjelaskan pihaknya saat ini sedang fokus pada pemantauan Perda dan Ranperda yang berkaitan tentang pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan. 

Menurutnya, kewenangan Pemda yang diambil alih oleh pusat saat ini mengakibatkan sistem perizinan berubah.

Baik di bidang pertambangan, lingkungan hidup maupun kehutanan. Dinamika kembali bergulir dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan munculnya UU Cipta Kerja membuat implikasi kepada kewenangan daerah. 

"Terkait permasalahan peralihan kewenangan perizinan ke pusat, daerah harus melakukan penyesuaian melalui Perda dan Ranperda terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya," kata Liow kepada Tribunnanado.co.id, Rabu petang. 

Selain itu BULD DPD RI juga menyoroti dampak negatif yang terjadi pada masyarakat daerah akibat eksploitasi tambang. 

Pada kesempatan tersebut, Pakar Hukum Pertambangan sekaligus pengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta Ahmad Redi, mencermati persoalan terkait pelaksanaan legislasi/regulasi minerba.

terutama masalah perizinan, kegiatan usaha pertambangan, serta dampak lingkungan hidup serta implikasinya terhadap kewenangan di daerah.

Kata dia, tata kelola SDA di daerah butuh intervensi luar biasa dari DPD RI.

"Karena ini menyangkut masyarakat di daerah, saya kira jika DPD RI bisa mendorong dan mencari solusi akan permasalahan ini akan luarbiasa efeknya bagi daerah," ujar Ahmad Redi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved