Wakil Gubernur Steven Kandouw Siap Jalankan Instruksi Presiden Jokowi Kendalikan Inflasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengikuti rapat pembahasan pengendalian inflasi.

Rapat dipimpin lngsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).

Hadir dalam rapat kepala daerah se-Indonesia.

Rapat digelar secara hybrid yaitu luring di Istana Negara dan daring lewat aplikasi zoom.

Steven Kandouw menyampaikan kehadirannya di Istana Negara mewakili
Gubernur Sulawesi Utara menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Istana Negara, dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo.

Ia menyampaikan ada beberapa pesan dari Presiden Jokowi untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah salah satunya yakni terus melakukan pemantauan inflasi yang ada di daerah.

Selain itu juga, di setiap kenaikan harus diintervensi dari pemerintah daerah.

''Pesan Bapak Presiden agar koordinasi terus diperkuat dengan semua stakeholder dan juga terkait Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang bantuan harus segera diimplementasikan," kata Mantan Ketua DPRD Sulut.

Intinya kata Steven Kandouw harus sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.

"Tentunya pemerintah daerah segera menindaklanjuti semua arahan tersebut,'' kata dia.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini. Jokowi menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.

Jokowi menyampaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.

"Saya minta gubernur bupati wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid," kata Jokowi.

"Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," sambungnya.

Untuk mengendalikan inflasi, dia mengatakan pemerintah daerah bisa mengalihkan 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat yang membutuhkan.

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyampaikan subsidi ini juga bisa diberikan untuk membantu nelayan atau pengemudi ojek yang menggunakan solar dan BBM. Kemudian, anggaran 2 persen itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara, membeli bahan baku.

"UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Jokowi.

Tak hanya itu, dia meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tak terduga untuk subsidi biaya transportasi angkut barang antar daerah. Jokowi meyakini apabila hal ini dilakukan semua daerah, maka laju inflasi bisa ditahan.

"Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? 3 juta, ini yang ditutup 3 juta oleh pemda," terang Jokowi.

"Sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik," tutup Jokowi. (adv)

Baca juga: Akhirnya Terungkap PNS Saksi Korupsi Hilang Jelang Pemeriksaan, Ditemukan Tewas Kondisi Mengenaskan

Baca juga: Profil Prasetyo Edi Marsudi, Politisi yang Tak Tertarik Jadi Pj Gubernur Jakarta, Jabat Ketua DPRD