Kotamobagu Sulawesi Utara

Pemkot Kotamobagu Sulawesi Utara Alokasikan 2 Persen Belanja Wajib Perlindungan Sosial

Pemerintah Kota Kotamonagu Sulawesi Utara Alokasikan 2 Persen Belanja Wajib Perlindungan Sosial.

Penulis: Randi Tuliabu | Editor: Rizali Posumah
HO
Pemkot Kotamobagu Sulawesi Utara Alokasikan 2 Persen Belanja Wajib Perlindungan Sosial. 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kota Kotamobagu bergerak cepat dengan langsung mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), Senin (12/9/2022).

Langkah ini menindaklanjuti hasil arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, yang dilaksanakan secara hybrid di Istana Negara.

Ungkap Wali Kota Kotamobagu, Ini juga sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

Sebagai satu-satunya kepala daerah perempuan yang diundang hadir langsung di Istana Negara, Wali Kota mengatakan usai menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo langsung terjadi diskusi tukar pikiran, dengan para Kepala Daerah yang hadir di Istana.  

"Seteleh Presiden Joko Widodo memberikan arahan, beliau langsung berbicara dengan kami 18 kepala daerah yang hadir di Istana, yang terdiri dari 6 Gubernur, 6 Bupati dan 6 Walikota," ujar Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara.

"Kotamobagu sendiri terundang karena inflasi kita rendah, baik provinsi maupun kabupaten kota,” ungkap dia

Selain Daerah yang inflasinya rendah Daerah yang inflasinya tinggi juga diundang hadir langsung di Istana Negara untuk berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo.

Presiden berdiskusi terkait bagaimana penanganan inflasi yang rendah dan apa yang mengakibatkan inflasi tinggi.

"Presiden juga meminta daerah yang inflasinya tinggi agar segera memetakan penyebabnya dan melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, apalagi terjadi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," tambah Ir. Hj Tatong Bara.  

Sementara Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta SH menjelaskan, Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan proses pergeseran anggaran untuk penanganan dampak inflasi sesuai arahan Presiden.

"Besarannya 2 persen dari total Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada posisi penganggaran triwulan keempat tahun ini. Alokasi anggarannya untuk belanja wajib perlindungan sosial," ucap Sofyan

Belanja wajib perlindungan sosial ini sebagaimana PMK 134 digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada ojek, Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Nelayan, penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor angkutan umum daerah.

Kata Sofyan, pihaknya mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk digunakan dalam pemberian bantuan sosial.

Yakni berupa bantuan Sandang, bantuan Beras, bantuan Benih dan Pupuk untuk mendukung gerakan menanam cepat panen, bantuan sarana produksi Pertanian, bantuan benih Ikan, bantuan peralatan usaha, subsidi sektor transportasi.

"Serta perlindungan sosial lainnya berupa pasar murah," ucap dia.

Dirinya berharap ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah.

Kekerasan Anak di Sulawesi Utara Tinggi, Aktivis Sebut Banyak Progam Pemerintah Tidak Tepat Sasaran

Arti Mimpi Tentang Cuka, Pertanda Baik atau Buruk? Ini Tafsirannya

TP PKK Kota Bitung Ikut 5 Kategori Lomba Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, Ini Rinciannya

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved