Akhirnya Terungkap Pengakuan Mengejutkan Mahfud MD Terkait Data Pribadinya Dibocorkan Hacker Bjorka

TRIBUNMANADO.CO.ID - Akhirnya terungkap Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan pengakuan terkait data pribadinya yang dibocorkan oleh Hacker Bjorka.

Pengakuan Mahfud MD disampaikan melalu Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, pada Selasa (13/9/2022).

Mahfud MD mengungkap banyak yang menghubunginya dan mengabarkan bahwa data pribadinya telah dibocorkan oleh Hacker Bjorka.

Namun, Mahfud tak mau ambil pusing dan tak ingin tahu soal hal tersebut.

"Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka Hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu," tulisnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut data pribadinya yang bocor bukanlah data rahasia.

Karena data pribadinya bisa diambil atau dilihat melalui Wikipedia, Google, sampul belakang buku-buku yang diterbitkannya, atau lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

"Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK," terang Mahfud.

Mahfud pun menegaskan bahwa data pribadinya memang terbuka ke publik, sehingga tidak perlu untuk dibocorkan.

"Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan," pungkasnya.

Bjorka Kembali, Bocorkan Data Pribadi Diduga Milik Mahfud MD

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Hacker Bjorka kembali setelah akun Twitter dan Telegram miliknya ditangguhkan.

Kini Bjorka kembali muncul dengan akun baru pada Selasa (13/9/2022).

Ditelusuri Tribunnews dari akun Bjorka di situs breached.to, Bjorka mengklaim memiliki akun Twitter dan Telegram baru.

Yakni dengan nama Twitter @bjorkanesian dan Telegram Bjorka.

Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Bjorka mention Mahfud MD, tanyakan tentang tak membahayakannya database yang bocor (Twitter)

Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Bjorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut.

"How are you sir? Are you sure no important databases is leaked?" tulis Bjorka di laman Telegram miliknya.

(Apa kabar Pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor?)

Pengamat: Pemerintah Bingung Hadapi Bjorka, Tak Ada Standar Operasional Prosedur Atasi Bocornya Data

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Bjorka kini menjadi buah bibir di dunia jagat maya dalam beberapa hari terakhir, hingga membuat pemerintah terlihat bingung menghadapinya.

Hal ini setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah membocorkan data-data seperti data kartu SIM, KPU, PLN, hingga dokumen para pejabat negara dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.

Meski demikian, Bjorka terus menebar ancaman dan menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.

Pengamat Teknologi Informasi (IT), Heru Sutadi, mengatakan jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.

“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).

“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.

Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerja sama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.

Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.

Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.

“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.

“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Pengacara Brigadir J Blak-blakan Tuding Ada Skenario untuk Bebaskan Ferdy Sambo

Baca juga: Kepulauan Bunaken Sulawesi Utara Tanpa Fasilitas Damkar, Laikun Usul Tempatkan Ahli Kebakaran

Artikel ini telah tayang di: Tribunnews.com