KPU Sulawesi Utara Antisipasi Data Ganda Pemilih, Gelar Rapat Koordinasi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - KPU Sulawesi Utara (Sulut) mengantisipasi masalah data kependudukan pada tahapan Pemilu 2024.

Antisipasi dilakukan Rapat Koordinasi Surat Edaran KPU RI nomor 17 tahun 2022.

Rapat dihadiri jajaran KPU kabupaten/kota secara daring di pusatkan di Kantor KPU Sulut, Jalan Diponegoro, Kota Manado, Selasa (30/8/2022).

Lanny Ointu Anggota KPU Sulut menyampaikan, Rakor ini mengecek progres tindak lanjut dari surat edaran nomor 17 tahun 2022 terkait data ganda, anomali, meninggal dan tidak padan sejauh mana yang sudah dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

"Rakor ini bertujuan untuk mengetahui progres pencermatan dan tindaklanjut hasil pemadanan Data dengan Data Kependudukan Kemendagri yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara," ujar Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sulut ini.

Lanny Ointu mengingatkan kalau progres keakuratan data menggunakan De Jure tidak faktual, contohnya ketika KTP-el identitas kependudukannya ada di suatu tempat kemudian orangnya ternyata masih berada di wilayah yang berbeda maka KPU tetap menggunakan data pada identitas kependudukannya sebagai legal standing ketika menetapkan di DPB.

“Ketika melaksankan verifikasi faktual dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas kependudukan maka KPU tidak boleh memasukkannya ke dalam DPB," ujar Ointu.

Rakor dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU Sulut Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun peserta rapat dari KPU Kabupaten Kota adalah Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih. (ryo)