Minahasa Sulawesi Utara

Penjabat Kumtua di 80 Desa Tuai Polemik, DPRD Bakal Panggil 3 Pejabat Pemkab Minahasa Sulawesi Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa akan memanggil sejumlah pejabat Pemkab Minahasa.

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Chintya Rantung
Mejer/Tribun Manado
Koordinator Komisi 1 DPRD Minahasa Denny Kalangi, panggil sejumlah pejabat Pemkab Minahasa berkaitan dengan penunjukan Penjabat Kumtua di 80 desa. 

Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa, Jefry Tangkulung SH MAP mengatakan soal Penjabat Kumtua yang berasal dari kalangan PNS, apabila masa jabatan kepala desa berakhir, Tangkulung enggan berkomentar lebih.

"Nanti dibicarakan lagi," singkatnya.

Dijelaskannya, bahwa dari 80 desa, ada beberapa Kumtua yang masa jabatannya berakhir pada 8 Agustus 2022. Sedangkan yang lainnya berakhir 18 September 2022.

"Nantinya, mereka yang sudah berakhir masa jabatannya akan dievaluasi oleh pimpinan, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Apakah masih layak ditunjuk sebagai Plt atau tidak. Dan dinas PMD sifatnya hanya koordinasi," pungkas Tangkulung.

Sementara itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesi (GAMKI) Minahasa mengusulkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, untuk mencari atau menunjuk Penjabat Hukum Tua (Kumtua) dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan berkompeten.

Wakil Sekretaris DPC GAMKI Minahasa William Gosal SH, didampingi Ketua Departemen Politik, Kebijakan Publik dan Legislasi Departemen Advokasi dan Hukum Andre Pua SIP, menegaskan bahwa Penjabat Kumtua yang habis masa jabatannya, harus diangkat dari PNS di lingkungan Pemkab.

"Mereka yang menjabat, harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, dan yang pasti harus PNS yang profesional dan berkompeten," kata Gosal, belum lama ini.

Sebab, Terkait dengan masa jabatan kepala desa telah diatur pada Pasal 47 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Kemudian, terkait pemberhentian kepala desa diatur pada Pasal 54," pungkasnya. (Mjr)

Baca juga: Sudah Disalurkan Hari Ini, BLT Pengalihan Subsidi BBM, Jokowi: untuk Masyarakat Selama 4 Bulan

Baca juga: Dituding Faizal Assegaf Banyak Istri, Viva Yoga: Bagi PAN Erick Thohir Tetap Layak Maju Capres 2024

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved