Nasional

Ada Jamuan Wine dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng, Pertemuan hingga Dini Hari

Fakta baru muncul terkait kasus korupsi izin ekspor minyak goreng. Ada sebuah pertemuan hingga dini hari yang terdapat jamuan wine dari Stanley Ma.

Editor: Isvara Savitri
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana diperiksa KPK terkait kasus suap impor ikan, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). Profil Indrasari Wisnu Wardana, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang menjadi tersangka kasus mafia minyak goreng (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa bulan lalu, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai tersangka.

Ia diduga terlibat kasus korupsi penerbitan Persetujuan Ekspor (PE).

Dalam kasus korupsi tersebut, Indra terlibat bersama beberapa pengusaha.

Informasi terbaru bahkan tanggal 2 Maret 2022, pertemuan Indra dan beberapa pengusaha tersebut ada jamuan wine.

Pertemuan dilakukan langsung di ruang kerja Indra di Kemendag.

Wine dimaksud dibawa Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley Ma.

Baca juga: Film Tema Bencana Alam yang Patut Ditonton, Ada 2012 hingga Pompeii

Baca juga: Komnas HAM Akan Berikan Rekomendasi Singkat Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J, Memuat Hal Ini

"Pada 2 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Stanley MA bersama dengan Harijanto Hanawi dari Sinar Mas, Bernard Riedo dari Apical, Ernest Gunawan dari Musimas, Edwin dari Wings Group, MP Tumanggor dari Wilmar Group, Tukiyo dari PT Bina Karya Prima, Mustofa Daulay dari KLK Group mengadakan bertemu dengan Indra Sari di ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Stanley membawa wine untuk diminum bersama," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Pada pertemuan itu Stanley MA menanyakan ke Indra Sari apakah PE Permata Hijau Group bisa diterbitkan.

Pertemuan tersebut berlangsung sampai 3 Maret 2022 pukul 03.00 WIB dini hari.

Tersangka kasus mafia minyak goreng (kiri ke kanan): Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Togar Sitanggang; dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana.
Tersangka kasus mafia minyak goreng (kiri ke kanan): Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Togar Sitanggang; dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana. (Istimewa)

Namun, penuntut umum menyebutkan permohonan itu sekadar formalitas.

Sebab, Indra Sari telah menjanjikan untuk memproses permohonan persetujuan PE.

Dalam perkara ini, Indrasari Wisnu Wardhana didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Master Palulian Tumanggor sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley Ma selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas.

Baca juga: Prediksi Leicester City vs Manchester United, The Foxes Alami Pincang, Setan Merah Siap Pesta Gol

Baca juga: Link Live Streaming Liverpool vs Newcastle, Kick Off Mulai Pukul 02.00 WIB

Perbuatan kelimanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sejumlah Rp6.047.645.700.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: PE.03/SR – 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022.

Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan Domestic Market Obligation (DMO)/Domestic Price Obligation (DPO).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved