Pertamina

Pertamina Tindak Tegas 28 SPBU di Sulawesi, Salahgunakan Distribusi BBM Subsidi

Sanksi dijatuhkan berdasar laporan masyarakat maupun investigasi mandiri Pertamina terhadap praktek penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Handhika Dawangi
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memnberikan sanksi kepada 28 SPBU dari total 643 SPBU / APMS yang beroperasi di Sulawesi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi t memnberikan sanksi kepada 28 SPBU dari total 643 SPBU / APMS yang beroperasi di Sulawesi.

Khusus di Area Sulut Gorontalo, terdapat enam SPBU yang mendapat sanksi dari Pertamina.

Pemberian sanksi itu berlangsung selama tahun 2022.

Sanksi dijatuhkan berdasar laporan masyarakat maupun investigasi mandiri Pertamina terhadap praktek penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum operator atau karyawan SPBU.

Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan, Pertamina melakukan penindakan berdasarkan perjanjian antara lembaga penyalur (SPBU) dengan Pertamina.

Sanksi tersebut diberikan kepada setiap bagian dari rantai distribusi BBM.

"Dari 28 sanksi tersebut, 50 persen berasal dari pengaduan masyarakat melalui kanal Call Center 135," kata Taufiq kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (30/08/2022).

Ia mengakui masih terdapat keterbatasan Pertamina dalam menindak penyalahgunaan distribusi BBM.

Hal ini dikarenakan regulasi mengatur Pertamina hanya dapat memberikan sanksi sampai dengan operator SPBU.

"Sedangkan faktor yang paling dominan adalah perilaku menyimpang konsumen dalam pengisian BBM yang menjadi ranah kepolisian dan Pemda," jelasnya.

Perilaku menyimpang konsumen tersebut diantaranya pengisian berulang, tangki modifikasi yang semuanya bermuara pada penimbunan BBM yang dilakukan konsumen.

"Sedangkan regulasi masih mengatur siapapun dan kapanpun masih bisa mengisi BBM sehingga SPBU sah menyalurkan berdasar regulasi," jelasnya.

Taufiq menjelaskan, karena itu diperlukan peran aktif Pemda dan juga aparat.

Dalam Perpres 191/2014 tentang Distribusi BBM sudah menjadi tugas kepolisian dan terdapat unsur pidana dalam penyalahgunaan distribusi BBM tersebut.

Apalagi sekarang wacana BBM subsidi sedang digulirkan oleh Pemerintah melalui media nasional.

"harapannya momen-momen seperti ini kepolisian dan Disperindag lebih galak dalam mengungkap praktek-praktek illegal tersebut. Karena kalau hanya Pertamina berikan sanksi kepada SPBU permasalahan ini tidak akan pernah selesai,” tuturnya.

Satu hal yang sedang diupayakan Pertamina adalah memindahkan pelayanan dari faktor manusia ke faktor sistem, melalui mekanisme subsidi tepat sasaran.

Pertamina berharap, masyarakat konsumen BBM mendaftar melalui web subsiditepat.mypertamina.id untuk program subsidi tepat sasaran.

"Jika diterapkan, praktek-praktek seperti saya sebutkan tadi akan berkurang dengan sendirinya. Karena setiap pengisian BBM terlacak dan ada kuota harian per kendaraan yang ditentukan oleh sistem berdasarkan peraturan BPH Migas,” jelas Taufiq.(ndo)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved