Minahasa Sulawesi Utara

Masuk Tahapan Verifikasi Parpol, Bawaslu Minahasa Sulawesi Utara Buka Posko Pengaduan

Bawaslu Minahasa telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menerima aduan dan keberatan masyarakat terkait masa verifikasi Partai Politik

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Chintya Rantung
Mejer/Tribun Manado
Sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Minahasa Buka Posko Pengaduan Pemilu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebagaimana Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menerima aduan dan keberatan masyarakat terkait masa verifikasi Partai Politik (Parpol), Senin (22/8/2022).

Hal ini, sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

Menurut Kordiv Hukum, Bawaslu Minahasa Erwin Sumampow, posko ini nantinya menerima aduan masyarakat terkait dengan penggunaan data diri pada kepengurusan dan keanggotan partai politik dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

"Jadi Posko pengaduan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pelanggaran yang digagas Bawaslu agar tidak ada pencatutan, penggunaan data diri secara sepihak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Erwin, Senin (22/8/2022).

Apalagi, kata dia, adanya cara-cara melawan hukum mendaftarkan nama seseorang sebagai anggota maupun pengurus partai politik tertentu.

Dirinya berharap agar setiap anggota masyarakat dapat secara aktif untuk mengecek namanya secara mandiri pada laman/website KPU: infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

"Sehingga dapat mengetahui dengan pasti apakah terdaftar dalam partai tertentu atau tidak," sebutnya.

Sebab, partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu faktor penting suksesnya agenda demokrasi ini.

"Perlu diingatkan pula bahwa terdapat berbagai ketentuan hukum terkait keanggotaan dalam partai politik, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dilarang untuk menjadi Anggota Partai Politik," tegas Erwin.

Ataupun terdapat kegandaan keanggotaan pada beberapa partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dan lain sebagainya.

"Untuk itu menjadi sangat penting ketika masyarakat mengetahui statusnya dalam partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik, " tambahnya.

Diketahui, sebanyak 24 partai politik dipastikan lolos ke tahap verifikasi administrasi Pemilu 2024 setelah berkas pendaftaran mereka dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Proses verifikasi administrasi sendiri sedang begulir di KPU daerah termasuk KPU Minahasa dan akan berlangsung hingga 11 September 2022 mendatang dan hasilnya diumumkan pada 14 September 2022.

"Partai-partai politik parlemen yang berhasil lolos proses verifikasi administrasi akan otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024," pungkasnya. (Mjr)

Baca juga: Benny K Harman tak Puas Kapolri Hanya Jadikan Irjen Pol Ferdy Sambo Tersangka Utama, Minta Begini

Baca juga: Sosok Komjen Gatot Eddy Pramono, Pimpin Pemeriksaan Ferdy Sambo, Wakapolri yang Hobi Koleksi Mobil

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved