Akhirnya Luhut Buka Suara soal Kasus Ferdy Sambo Minta Tindak Tegas: Saya Nggak Ada Urusan Siapa Dia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui saat ini kasus Ferdy Sambo masih diusut terkait motifnya.

Hal ini pun sudah mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo.

Kini Menteri Luhut Binsar Panjaitan, ikut buka suara soal kasus tewasnya Brigadir J.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Sebelum Penembakan Brigadir J, Ferdy Sambo Emosi usai Dapat Laporan dari Istri

Baca juga: Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Gelar Pasar Murah

Baca juga: Gempa Terkini Pagi Ini Jumat 12 Agustus 2022, Baru Saja Guncang Laut, Info BMKG Lokasi dan Magnitudo

Foto : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Tribunnews)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut angkat bicara terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Luhut tegas meminta agar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk bertindak tegas dan tanpa ragu dalam mengusut kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana.

Komjen Agus diminta untuk memberantas seluruh pihak yang turut terlibat kasus tersebut.

Luhut tidak mau tahu siapapun yang ada di belakang Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, sampai saat ini sudah ada 31 personel polisi yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Bahkan 11 di antaranya kini sudah ditahan di tempat khusus (patsus) untuk dimintai keterangan terkait penghambatan penyidikan dengan merusak barang bukti.

11 personel yang sudah dipatsuskan itu terdiri dari satu perseonil berpangkat bintang dua atau Irjen, dua personel berpangkat bintang satu atau Brigjen, dua personel berpangkat Kombes, tiga personel berpangkat AKBP, dua personel berpangkat Kompol dan satu personel berpangkat AKP. 

"Saya minta kepada Kabareskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya enggak ada urusan siapa dia, enggak ada urusan beking-beking, pokoknya smpai ke akar-akarnya kita cabut," tegas Luhut.

Pernyataan Luhut itu beredari di media sosial, salah stunya seperti yang diunggah tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Syadat Hasibuan melalui akun Twitternya @UmarHasibuan77 pada Rabu (10/8/2022).

"Opung sdh perintah ke Kbareskrim utk menusut sampai keakar2nya. Sikat semua yg terlibat ataupun yg ksh keterangan palsu," tulisnya.

Luhut bukan orang yang pertama mendesak Polri untuk tegas dalam menangani kasus Brigadir J.

Presiden Jokowi bahkan sampai empat kali bicara agar Polri mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J dan membukanya setransparan mungkin.

"Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya," tegas Jokowi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Sungai Kunyit, Mempawah, Selasa (9/8/2022).

Dirinya menegaskan agar jangan sampai kasus tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, citra Polri harus terus dijaga.

"Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun harus tetap kita jaga," ungkap Jokowi.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan yang lebih panjang kepada Polri.

Ia mengulas alasan betapa pentingnya Polri untuk menunjukkan diri mampu menuntaskan kasus penuh misteri itu.

Mahfud MD mengungkapkan ada faktor penting yang dipertarukan dari kasus pembunuhan Brigadir J.

Faktor tersebut adalah kepercayaan publik terhadap Polri.

Pasalnya, segala yang terjadi pada kasus Brigadir J melibatkan unsur kepolisian.

Korbannya adalah polisi, ajudan dari seorang Irjen Ferdy Sambo yang saat itu adalah Kadiv Propam.

Pembunuhan pun terjadi di rumah dinas Kadiv Propam, Kompleks Polri, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) silam.

Isu liar tentang internal Polri pun merebak.

Foto : Ferdy Sambo, Brigadir J, Putri Candrawathi dan Bharada E. (Dok. Handout)

Jika kasus Brigadir J ini tidak berhasil terungkap, maka nama baik Polri tak akan lagi diindahkan masyarakat.

"Ya kita berharap begitu, karena ini mau Pemilu. Ingat lho, Bulan Mei 2023, sembilan bulan dari sekarang, itu sudah akan mulai pencalonan presiden, kemudian partai yang boleh mencalonkan atau tidak, itu."

"Kalau menyelesaikan yang kaya gini aja enggak bisa, enggak akan bisa menyelesaikan keributan pemilu itu," kata Mahfud MD di Kompas Petang, Kompas TV, Minggu (7/8/2022).

Mahfud MD tidak ingin kasus di tubuh Polri ini bisa mempengaruhi kepentingan politik pemerintah dalam menggelar Pemilu 2024.

"Ini harus diselesaikan agar semua berjalan baik pada tahun politik," kata Mahfud MD.

Seperti diketahui, selain perkara pelanggaran etik, Polri juga sudah menetapkan empat orang tersangka pada kasus pembunuhan Bruigadir j.

Pertama adlah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Ia dijerat pasal 338 juncto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan denganancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sedangkan tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ferdy Sambo, Kuat Maruf dan Bripka Ricky Rizal.

Ketiganya dijerat pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com