Terkini Nasional

Kemendagri Ingatkan Pemda-DPRD Bahas APBD Tepat Waktu, Jika Abai, Dana Insentif Kena Pangkas

Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD diminta kompak, solid, dan harmonis dalam membahas serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
Istimewa/Puspen Kemendagri
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Daerah dijadwalkan membahas APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023 dalam waktu dekat.

Pemprov dan DPRD Sulawesi Utara misalnya sudah mulai membahas APBD Perubahan 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD agar kompak, solid, dan harmonis dalam membahas serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah itu perlu dilakukan baik untuk pembahasan dan penetapan APBD murni maupun perubahan.

Agus Fatoni menyampaikan, Pemda bersama-sama dengan DPRD harus bisa menetapkan APBD tepat waktu setiap tahun.

"Pemerintah Daerah harus kompak dan solid membahas dan menetapkan APBD, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan," pesan Agus Fatoni lewat rilis ke tribunmanado.co.id, Senin (8/8/2022).

Agus Fatoni mengingatkan pentingnya APBD agar dapat disepakati bersama. Sebab, jika APBD ditetapkan tetapi tidak tepat waktu, akan menimbulkan kerugian baik dari sisi Pemda, DPRD, dan masyarakat.

"Kalau APBD tidak bisa disepakati bersama atau terlambat penetapannya, ibarat penyakit komplikasi, dampaknya bisa ke mana-mana.

Pembangunan terlambat, pelayanan publik terhambat, serapan anggaran juga lambat, penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tidak jalan," kata Mantan Pjs Gubernur Sulut ini.

Di lain sisi, kata dia, salah satu syarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) penetapan APBD tepat waktu. Jika penetapan tersebut tidak berjalan sebagaimana waktu yang direncanakan, maka daerah tidak bisa mendapatkan DID.

Agus Fatoni menambahkan, sinergitas Pemda dan DPRD menjadi kunci dalam menetapkan APBD yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kalau (Pemda dan DPRD) kompak dan solid dalam membahas (penyusunan APBD), APBD pasti (dapat ditetapkan) tepat waktu,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, Dirjen Keuda Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas soal pembahasan APBD oleh Pemda. Diundang beberapa narasumber lainnya seperti Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniawan, serta Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu Agung Widiadi.

Selain itu, narasumber lainnya yakni Plh Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Kemendagri M. Valiandra, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono. (ryo)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved