Minahasa Sulawesi Utara

Ini Kata Pemkab Minahasa Soal Empat Kumtua Bermasalah Hukum: Kita Tunggu Putusan Pengadilan

Pemilihan Hukum Tua (Kumtua) di Kabupaten Minahasa beberapa waktu lalu sempat mengalami sejumlah masalah.

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Chintya Rantung
Mejer/Tribun Manado
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Minahasa Reviva Maringka 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemilihan Hukum Tua (Kumtua) di Kabupaten Minahasa beberapa waktu lalu sempat mengalami sejumlah masalah.

Dari informasi, diantara 98 Hukum Tua yang terpilih, ada empat Kumtua yang dilaporkan warga, karena mengalami masalah hukum di Polres Minahasa dan Kejaksaan Negeri Tondano.

Keempat Hukum Tua tersebut yakni berada di Desa Atep Oki, Desa Makalelon, Desa Tountimomor dan Desa Kapataran satu.

Dari mulai Ijazah Palsu, masalah pemalsuan akta jual beli tanah, masalah pengelolaan Dana Desa, hingga dugaan pelecehan seksual menjadi sorotan masyarakat Minahasa di Pilhut kali ini.

Bahkan, sebagian telah menjalani pemeriksaan dan telah ditetapkan status tersangka oleh penyidik Polres Minahasa, sementara yang lain masih dalam penyelidikan.

Kendati begitu, keempat Kumtua yang bermasalah hukum tersebut tetap dilantik Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring pada acara pelantikan serentak yang digelar di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, belum lama ini.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Minahasa
Wakil Ketua DPRD Minahasa yang juga anggota Komisi I, Denny Kalangi menyayangkan pelantikan keempat Hukum Tua tersebut tetap dilakukan.

Dirinya menilai, kalau ada Hukum Tua terpilih yang ada masalah hukum, sebaiknya jangan dulu dilantik.

"Harus selesaikan dulu masalah hukumnya, pemerintah akan dinilai salah jika mereka dilantik," tegas Kalangi kepada Tribunmanado.co.id.

Sebab, kata dia, masalah hukum para hukum tua tersebut, menyangkut etika seorang pejabat pemerintahan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved