Sitaro Sulawesi Utara

67 Persen Tanah di Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara Telah Mengantongi Sertifikat Hak Milik

Sertifikat tanah merupakan dokumen atau bukti yang kuat dan autentik terkait status kepemilikan suatu lahan.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Chintya Rantung
Vian Hermanses/tribunmanado.co.id
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sitaro, Panji Patria 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sertifikat tanah merupakan dokumen atau bukti yang kuat dan autentik terkait status kepemilikan suatu lahan.

Untuk itu wajib bagi masyarakat sebagai pemilik lahan yang sah untuk mengantongi sertifikat tanah sebagai dasar atau bukti kepemilikan.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sekira 67 persen tanah di daerah berjuluk Negeri 47 Pulau itu telah mengantongi Sertifikat Hak Milik atau SHM.

Tinggginya angka kepemilikan sertifikat diperoleh masyarakat lewat adanya program Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

“Dari tanah yang ada di Sitaro ini, sekitar 67 persen (bersertifikat). Ini merupakan laporan dari kinerja kami (Kantor Pertanahan Sitaro), sudah 67 persen tanah bersertifikat,” kata Panji Patria, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sitaro, Rabu (20/7/2022).

Untuk itu pada tahun 2023 mendatang, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sitaro telah mengurangi target dari program PTSL, mengingat sebagian besar tanah yang ada di Sitaro telah memiliki SHM.

“Mau cari dimana lagi. Hampir rata-rata sudah bersertifikat. 67 persen itu sudah bersertifikat,” ucap Panji sembari menyebut angka 22.000 sertifikat yang telah diterbitkan pihak Kantor Pertanahan Sitaro.

Adapun tanah di Kabupaten Sitaro yang belum mengantongi sertifikat antara lain tanah keluarga, tanah yang tak bertuan dan selebihnya adalah fasilitas umum milik pemerintah.

“Yang belum bersertifikat itu pertama tanah family (keluarga). Dan ini banyak sekali di Kabupaten Sitaro. Jumlahnya hamper 10 persen. Yang kedua adalah tanah yang tidak bertuan. Jenis tanah ini juga banyak, bahkan pemerintah kelurahan atau kampung juga tidak tahu,” beber Panji.

Seterusnya adalah tanah yang menjadi fasilitas umum milik pemerintah seperti jalan raya maupun fasilitas publik lainnya. “Mungkin hampir setengahnya (tanah milik pemerintah) yang belum bersertifikat.

Dia menambahkan, pada akhir bulan Juli 2022 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sitaro akan menyerahkan sekitar 70an sertifkat tanah milik pemerintah daerah yang tercatat dalam asset pemerintah daerah.

“Dan itu hampir ratusan hektar. Karena kan sebagian besar jalan-jalan umum yang masuk dalam aset pemerintah,” kunci Panji. (HER)

Baca juga: Profil Sirajuddin Mahmud Suami Zaskia Gotik, Sosok Dituding Hamili Inez Gonzales atau Veranosiliyana

Baca juga: BREAKING NEWS Satresnarkoba Polresta Manado Tangkap Pelaku Obat Keras, Barang Bukti Capai 1000 Butir

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved