Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Apresiasi DPRD, Pertanggungjawaban APBD 2021 Diterima

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - DPRD Sulawesi Utara menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Persetujuan itu diputuskan lewat Rapat Paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Rabu (13/7/2022).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Hadir Gubernur Olly Dondokambey didampingi Wagub Steven Kandouw dan jajaran Pemprov Sulut

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan wujud amanah dan pencapaian pembangunan pemerintah.

Kaitannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut tahun 2021, BPK memberi penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini terbaik dari BPK ini sudah ke-8 kalinya diperoleh Pemprov Sulut

Namun demikian, menurut Olly Dondokambey dalam proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan.

Ia mengapresiasi, DPRD dapat merespon secara bijak melalui rekomendasi ke Pemda

Secara gamblang disampaikan bagaimana pemerintah harus tindaklanjuti apa yang jadi temuan.

"Terima kasih ke Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah membahas pertanggungjawaban dengan cermat, teliti, dan komprehensif," kata dia.

Adapun rencana Pemprov, kata Olly Dondokambey mempercepat pemulihan ekonomi melalui Reformasi sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.

"Banyak hal kita lakukan bersama menghadapi krisis covid yang sudah 2 tahun berlangsung, kita bisa bertahan di tengah badai. Semua sukses karena kita bekerja sesuai hati nurani," ungkap dia.

Gubernur Olly Dondokambey mengharapkan ke depan bersama DPRD bisa kembali mewujudkan cita - cita para pendahulu.

Meski sudah pertanggungjawaban sudah diterima, Badan Anggaran DPRD Sulut pun memberikan 7 Catatan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

7 catatan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo di Ruang Rapat Paripurna

• -Pertama, diharapkan Pemprov dalam perencanaan lebih fokus dalam penurunan angka kemiskinan dan pembangunan.
• -Kedua, tenaga kerja lebih diperhatikan dengan meningkatkan skil pencari kerja sehingga dapat menurunkan angka penganguran
• -Ketiga, Diharapkan peningkatan pendidikan di 15 kabupaten/ kota,
• -Keempat, Bappeda melaporkan kinerja perangkat daerah sesuai indikator agar bisa menjadi bahan untuk pembahasan APBD Perubahan 2022 dan APBD Induk 2023
• -Kelima, mengharapkan agar secepatnya Pemprov menyelesaikan temuan BPK
• -Keenam, Catatan BPK yang selalu berulang kali terjadi untuk mendapat perhatian, agar idak terjadi lagi di tahun - tahun mendatang
• -Ketujuh, Ranperda ini ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan agar lebih tertib, objektif dan anggaran terserap baik. (adv)