Kemiskinan Sulawesi Utara Turun Tipis, Ayub Ali Tuding Pemprov Tidak Maksimal Manfaatkan Anggaran

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Selasa (12/7/2022). 

Rapat pembahasan itu melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemprov Sulut. 

Ayub Ali Al Bugis, Anggota Banggar DPRD Sulut paling lantang menyuarakan kritik. 

Sasaranya soal pemanfaatan APBD untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Argumentasinya angka kemiskinan hanya turun tipis, sementara anggaran yang digelontorkan cukup besar. 

"Kalau hanya 0,4 persen itu bukan kebanggan," ungkap dia. 

Data BPS menyebutkan September 2021 Angka Kemiskinan di Sulut sebesar 7,36 persen, atau turun 0,41 poin

Politisi PAN ini meminta output dan outcome yang lebih besar, berbanding dengan anggaran pemerintah. 

Dikritik Ayub Ali Albugis soal kinerja Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) Pj Sekprov Praseno Hadi merespon positif

"Pak Ayub Ali mengharapkan ada lompatan ke depan pendapatan maksimalkan, belanja mengurangi kemiskinan," kata dia. 

Praseno Hadi mengatakan,  Sulut memiliki sekitar 2,6 juta penduduk. Hal terkait penguatan ekonomi Sulut tidak berjalan sendiri, tapi saling bahu-membahu dengan pusat dan kabupaten/kota. 

Di samping itu, ia mengatakan, kinerja Program ODSK juga sudah diaudit BPK RI

"BPK sudah mengaudit  Program Penanggulangan kemiskinan ODSK, diaudit kinerja, evaluasi total belanja dipakai untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan perangkat daerah di tingkat provinsi," kata dia. 

Belanja langsung terkait penduduk miskin diplot di 8 Dinas. Tahun 2021 total ada Rp 75,9 Miliar, dan sudah terealisasi sekitar 95,7 persen

8 Dinas dimaksud yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja,