Susi Pudjiastuti Didukung Jadi Capres di Pilpres 2024, Eks Menteri KKP Protes Presidential Threshold

TRIBUNMANADO.CO.ID - Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan perikanan tahun 2014-2019 akhirnya masuk ke gelanggang Pilpres 2024.

Wanita yang terkenal berpenampilan nyentrik itu didukung relawan Komunitas Pendukung Susi Pudjiastuti (Kopisusi).

Relawan Komunitas Pendukung Ibu Susi (Kopi Susi) mendeklarasikan dukungan kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 .

Baca juga: Sosok Fifi Karamoy, Istri Vincent Rompies yang Jarang Tersorot Media, Ternyata Manajer Radio Ternama

Mendapat dukungan dari kelompok beranggotakan seratusan orang yang mayoritas pemuda itu, Susi bersuara lantang memprotes presidential threshold.

Deklarasi terhadap Susi untuk maju Pilpres itu dilaksanakan di Griya Ardhya Garini Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (3/7/2022).

"Kami atas nama Komunitas Pendukung Ibu Susi atau Kopisusi dengan ini mendeklarasikan komunitas KOPISUSI ini sebagai langkah konkret kami dalam mengenalkan sosok Ibu Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin masa depan," bunyi salah satu poin deklarasi.

Kopisusi merupakan kumpulan masyarakat yang jengah akan polarisasi dan oligarki serta intoleransi di Indonesia.

Terkumpul lewat media sosial Twitter @PartaiSocmed, puluhan pemuda itu melihat sosok Susi sebagai solusi dari tiga masalah utama yang begitu diresahkan.

"Intinya kita melihat Ibu Susi sebagai sosok yang memang ideal untuk kita. Karena beliau tegas. Selain itu juga moral movement yang dibagikan kepada kita di antaranya polarisasi dan oligarki."

"Kita berniat memajukan Ibu Susi sebagai Calon Presiden pada 2024 meskipun Ibu Susi bilang agak sulit karena kebijakan politik kita," kata Virawati, Ketua Panitia deklarasi dan relawan Kopisusi, Minggu (3/7/2022).

Kendati mendeklarasikan Susi menjadi capres, namun gerakan Kopisusi tidak akan sampai ke partai politik.

Dukungan ke Susi hanya gerakan moral dengan tujuan memberantas tiga masalah yang menjadi tuntutan utama, polarisasi, intoleransi dan oligarki.

"Kita tidak sampai sejauh itu. Kami lebih ke gerakan moral untuk mengajak memperbaiki kondisi Indonesia saat ini," kata Virawati.