Berita Sitaro

15 Tahun Jadi Tenaga Honor Pemkab Sitaro, Ini Harapan Fernando Takalumang

"Terus terang memang saya khawatir dengan rencana penghapusan (honorer) ini. Karena kalau jadi, maka saya bisa kehilangan pekerjaan," kata Nando.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Octavian Hermanses
Fernando Takalumang, honorer pada Dinas Perindagnaker Sitaro saat sedang melaksanakan tugas 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah pegawai honorer di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mulai cemas dengan rencana pemerintah yang akan menghapus sistem tenaga honor pada 2023 mendatang.

Seperti yang dirasakan Fernando Takalumang, pegawai honor pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Sitaro yang mulai khawatir dengan rencana pemerintah tersebut.

Menurut dia, apabila rencana tersebut terealisasi, maka dirinya akan kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan mata pencarian guna memenuhi kebutuhan hidup keluargannya.

"Terus terang memang saya khawatir dengan rencana penghapusan (honorer) ini. Karena kalau jadi, maka saya bisa kehilangan pekerjaan," kata Nando, sapaan akrab Takalumang.

Honorer yang telah mengabdi di jajaran Pemkab Sitaro sejak 15 tahun lalu itu berharap ada diskresi yang bisa diambil pemerintah pusat bagi daerah-daerah kepulauan seperti Kabupaten Sitaro.

"Masalahnya ketika kami diberhentikan, mau kerja dimana. Sementara di Sitaro ini peluang kerja sangat kecil di bidang swasta.

Jadi saya berharap ada kebijakan khusus bagi kami di daerah kepulauan," harap Takalumang.

Terkait solusi yang ditawarkan pemerintah bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Nando menyebut dirinya bakal terkendala dengan berbagai persyaratan seperti batas usia.

"Kalau pilihannya hanya bisa lewat PPPK, saya berharap juga ada kebijakan berupa pengangkatan jadi PPPK tanpa tes bagi kami yang sudah mengabdi selama puluhan tahun," ungkap pria berusia 52 tahun itu.

Penghapusan tenaga honorer sendiri merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved