Pemilu 2024

Tahun Politik, Jokowi Diingatkan Agar Menjadi Wasit yang Adil

Setelah wacana masa jabatan presiden 3 periode gagal menjadi agenda politik nasional, proses dan tahapan Pemilu 2024 pun segera akan dimulai.

Editor: Aswin_Lumintang
kompas.com
Hendardi, Ketua SETARA Institute 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Setelah wacana masa jabatan presiden 3 periode gagal menjadi agenda politik nasional, proses dan tahapan Pemilu 2024 pun segera akan dimulai.

Aktor-aktor politik akan terus berakrobat untuk memikat rakyat pemilih hingga hari pencoblosan tiba.

"Bukan hanya elit politik di luar pemerintahan, para menteri Kabinet Jokowi juga memainkan peran politik sama," kata Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan yang diterima, Selasa (14/6/2022).

Dalam waktu lebih kurang 2 tahun ke depan, rakyat akan disuguhi sirkus politik yang nyaris tidak menyentuh kepentingan utama warga negara.

Sabda Jokowi
Sabda Jokowi (Kompas.com)

Menurut Hendardi, di tahun politik seperti ini, seorang presiden, sebagai pemimpin nasional yang dipilih langsung rakyat diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara.

Di antaranya melindungi hak-hak warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan warga melalui berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan.

"Sangat memprihatinkan ketika Presiden Jokowi justru menjadi sentrum kegaduhan politik yang mengganggu pencapaian misi bernegara," katanya.

Setelah melalui tangan para pembantunya menjajakan gagasan 3 periode, Jokowi aktif menghadiri acara-acara kebulatan tekad dari berbagai kalangan, yang pada intinya meletakkan Jokowi sebagai praktisi politik yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Jokowi bahkan tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, bahkan dalam perayaan Hari Lahir Pancasila di NTT, dengan melempar berbagai term ‘ojo kesusu’, ‘ojo dumeh’ dan lain sebagainya.

 
"Obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya, yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan. Apalagi calon suksesor itu belum teruji kepemimpinannya dalam menyejahterakan rakyat," katanya.

Kata Hendardi, di tengah kontestasi semacam ini presiden seharusnya menjadi solidarity maker, mengefektifkan kepemimpinan, dan menjadi wasit yang adil.

"Kesibukannya menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya," katanya.

Baca juga: Siapkan Lima Lokasi Wisata Kelas Satu, Pemkot Manado Sambut Turis Pasca Pandemi

Baca juga: Bupati Bolsel Dilantik Sebagai Ketua LPTQ Sulut, Camat Posigadan: Semoga Amanah dan Sehat Selalu

Sementara kebijakan-kebijakan baru yang diatur dengan regulasi presiden seperti Inpres No. 4/2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, PP No. 23/2022 tentang Perubahan PP 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan, justru semakin menggambarkan paradoks kepemimpinannya.

Program percepatan kemiskinan sulit dijalankan karena ego sektoral para menteri yang tidak bisa didisiplinkan Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved