Daftar 48 Potensi Pungli di Sekolah, Wali Kota Bitung: ASN yang Lalai akan Diberikan Hukuman

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Inspektur Kota Bitung Yoke Senduk membeber, ada 48 target operasi unit pemberantasan pungutan liar (pungli) ikut dibahas dalam Sosialisasi Saber Pungli.

Sosialisasi ini digelar untuk jajaran pendidikan dasar dan menengah kota Bitung.

"48 target itu, berpotensi praktek pungli diinstuti pendidikan.

Tapi ada sebagian boleh dilakukan tapi dengan catatan ada persetujuan bersama, bisa dipertanggungjawaban serta tidak ada yang keberatan,” kata Inspektur Kota Bitung Yoke Senduk, Selasa (7/6/2022).

Adapun ke 48 jenis Pungli di Sekolah yakni uang pendaftaran masuk, uang komite, uang osis, uang ekstrakurikuler, uang ujian, uang daftar ulang, uang studi tour, uang les, uang buku ajar, uang paguyuban.

Lalu uang syukuran, uang infak, uang foto copy, uang perpustakaan, uang bangunan, uang LKS, uang buku paket, uang Bantuan Insidental, Uang Foto.

Kemudian Uang Perpisahan, Uang sumbang Pergantian Kepala Sekolah, Uang Seragam, Uang Pembuatan Pager / Bangunan FIsik, Uang Pembellan Kenang – kenangan.

Uang pembelian, Uang Try Out, Uang Pramuka, Uang Asuransi, Uang Kalender, Uang Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Uang Koperasi, Uang PMI, Uang Dana Kelas.

Uang Denda Jika Siswa Melanggar Peraturan, Uang UNAS,  Uang Ijazah, Uang Formulir, Uang Jasa Kebersihan,  Uang Dana Sosial.

Dan Uang Jasa Penyeberangan Siswa, Uang Map Ijazah, Uang Legalisasl, Uang Administrasi, Uang Panitia, Uang Jasa untuk Mendaf ke Sekolah,  Uang Listrik dan Uang Gaji GTT.

“Intinya semua yang tidak diatur dalam aturan dan ketentuan tidak diperkenankan dilakukan oleh pihak sekolah,” tambahnya. 

Dalam sosialisasi Saber Pungli ke dunia pendidikan dasar dan menengah di Kota Bitung menghadirkan pembicara Wakapolres Bitung Kompol Andri Permana.

Hadir pula Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bitung Suhendro Kusuma dan Inspektur Kota Bitung. 

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri membuka kegiatan ini di ruang SH Sarundajang Kantor walikota Bitung.

Menurut Maurits Mantiri, pemerintah mengetahui persis kondisi finansial dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kondisi diperhadapkan dengan kebutuhan.