Tenaga Honorer

Pemerintah Akan Hapus Tenaga Honorer Mulai 28 November 2023, Tapi Masih Ada Kesempatan Ikut Tes PNS

Terkait tenaga honorer yang dikabarkan akan dihapuskan tahun 2023. Pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Editor: Glendi Manengal
Kolase Tribun Manado/TRIBUN JABAR
Ilustrasi honorer 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait tenaga honorer yang dikabarkan akan dihapuskan tahun 2023.

Pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Namun masih ada kesempatan untuk mengikuti tes CPNS.

Baca juga: Indika Ramli Bangga Tempat Kelahirannya Menjadi Tempat Wisata Super Prioritas di Sulut

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Barat Senin 6 Juni 2022 Pagi, Baru Saja Guncang di Darat, Info Terkini BMKG

Baca juga: Belajar Dari Hanyutnya Emmeril Kahn Mumtadz, Ini yang Harus Dilakukan Saat Berenang

Tenaga honorer akan dihapus mulai 28 November 2023. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya keputusan itu maka Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas dua jenis antara lain PNS dan PPPK.

Tenaga honorer akan dihapuskan dan diganti dengan sistem outsourcing.

Meski begitu, masih ada kesempatan bagi tenaga honorer mengikuti tes CPNS. Tapi tentu tidak semua bisa lulus dalam tes tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer, yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.

Ia mengatakan tenaga honorer tak memiliki standar pengupahan yang jelas. Karenanya status honorer akan dihapus seluruhnya pada November 2023.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh," ujar Tjahjo, Minggu (5/6/2022).

Tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun harus mengikuti seleksi dan sesuai persyaratan yang berlaku.

Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing (tenaga alih daya) sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan
sesuai karakteristik Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

"Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta," ucap Tjahjo.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved