Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional

Anggaran Pandemi Susut, Belanja Kesehatan Tahun 2023 Turun Jadi Rp 153,8 Triliun

Belanja pemerintah pusat ditarget Rp 1.995,7 triliun - Rp 2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54 persen dari PDB.

Editor: Finneke Wolajan
TRIBUNNEWS/Jeprima
Ilustrasi vaksin booster. Petugas medis saat menunjukkan vaksin Covid-19 Moderna di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (9/8/2021). Penyuntikan dosis ketiga itu dimaksudkan untuk memberikan proteksi tambahan kepada petugas kesehatan, terutama bagi yang merawat pasien Covid-19.?Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan?booster? vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes) ditargetkan selesai pada minggu kedua Agustus 2021 dengan jumlah nakes yang menjadi prioritas penerima vaksin sebanyak 1.468.764 orang. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran pandemi Pemerintah Indonesia telah turun

Anggaran yang ditetapkan lebih rendah dibanding tahun-tahun pandemi, yaitu Rp 255,4 triliun pada tahun 2022 dan Rp 312,4 triliun di tahun 2021.

Pemerintah mematok anggaran kesehatan pada tahun 2023 pada rentang Rp 153,8 triliun - Rp 209,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun depan sangat kecil atau nyaris tidak ada.

Oleh karena itu, meski dari sisi nominal sangat kecil, anggaran ini tetap naik dibanding 2 tahun sebelumnya jika tidak menyertakan anggaran untuk pandemi Covid-19.

"Kalau dilihat levelnya memang lebih rendah dibanding 2021-2022. Namun, dengan asumsi bahwa belanja untuk pandemi sangat menurun tajam atau hampir 0, maka total belanja ini jauh lebih besar dibanding belanja kesehatan nonpandemi," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Memang jika tak menyertakan anggaran pandemi pada tahun 2020-2021, alokasi anggaran kesehatan tahun 2023 jauh lebih tinggi.

Pada tahun 2020, anggaran kesehatan non pandemi sebesar Rp 119,9 triliun, kemudian meningkat sebesar 121,8 triliun pada 2021, dan Rp 139 triliun pada tahun 2022.

Sedangkan tahun ini, anggaran kesehatan didesain pada kisaran Rp 153,8 triliun - Rp 209,9 triliun.

"Artinya, kita tetap fokuskan belanja kesehatan yang memang secara struktural harus diperbaiki," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2023 digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan membayarkan iuran PBI-JKN kepada 96,8 juta jiwa, serta untuk imunisasi.

Lalu untuk transformasi dan kesiapsiagaan kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan dukungan sarana prasarana kesehatan.

"Untuk Jamkesnas membantu masyarakat miskin agar tetap mendapat jaminan kesehatan, kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi, layanan kesehatan, dan penurunan stunting, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan yang tetap akan diperbaiki di seluruh pelosok tanah air," ucap dia.

Secara keseluruhan, pemerintah mematok belanja negara antara Rp 2.795,9 triliun - Rp 2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80-14,60 persen dari PDB.

Belanja pemerintah pusat ditarget Rp 1.995,7 triliun - Rp 2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54 persen dari PDB.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800,2 triliun - Rp 832,4 triliun atau setara 3,95-4,06 persen dari PDB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved