Amien Rais Inginkan Capres 2024 tak Berkiblat ke Washington atau Beijing

TRIBUNMANADO.CO.ID, SOLO - Beberapa kali gagal dalam usahanya mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Amien Rais yang dikenal terlibat sejak awal reformasi mengatakan beberapa keinginan terkait figur Capres 2024 nanti.

Politikus senior Amien Rais berbicara mengenai kriteria calon Presiden Indonesia dalam Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu memaparkan seorang pemimpin harus menjaga kedaulatan Indonesia serta berkomitmen menjaga ideologi bangsa yakni Pancasila.

"Pilpres harus hati-hati karena dia kan menjadi 'Lurahnya' Indonesia yang memimpin 270 juta lebih manusia dan beragamnya etnis suku bangsanya dan tradisi," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (30/5/2022).

Saat itu mantan Ketum PAN tersebut usai mengisi acara Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Edutorium Ahmad Dahlan UMS Solo.

Untuk Indonesia di masa depan dalam menyongsong Pilpres 2024, Amien  menyebut harus berdedikasi dengan Bhinneka Tunggal Ika hingga paling penting menjaga kedaulatan Indonesia.

Terlebih sebentar lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kalau ada calon pemimpin (Capres) terlalu ke arah barat jangan dipilih atau terlalu ke arah Tirai Bambu (China) jangan dipilih," ujarnya.

"Karena kiblat kita Indonesia, kiblat kita Jakarta. Nanti kalau sudah dipindah (ibu kota ke) Nusantara ya Nusantara. Jadi kiblat kita bukan Washington (AS) atau Beijing," imbuh dia.

 
Mantan Ketua MPR RI itu meyebutkan jika demokrasi adalah semacam pasar bebas bagi masyarakat dimana setiap orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres.

"Terus nanti akan kelihatan yang miring ke barat kelihatan, miring Cina kelihatan yang Indonesia juga kelihatan," aku dia.

"Bahkan akan memusuhi kelompok bangsa itu juga jangan dipilih," paparnya.

Selain itu, Amien Rais juga menyinggung mengenai transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024.

Dirinya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.