Sulawesi Utara

Dana Desa Bisa Dipakai Tangani Stunting, Sekprov Sulut Ajak Keroyokan Suplai Anggaran

Penanganan stunting butuh topangan anggaran. Sekprov Sulut, Asiano Gamy Kawatu mengatakan, ibarat mobil butuh bahan bakar agar bisa jalan.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
Tribun Manado/Ryo Noor
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas TPPS. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Penanganan stunting butuh topangan anggaran.

Sekprov Sulut, Asiano Gamy Kawatu mengatakan, ibarat mobil butuh bahan bakar agar bisa jalan.

Anggaran pun bisa keroyokan baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan Dan Desa

Kata Sekprov Asiano Gamy Kawatu mengatakan, Pemerintah Desa bisa menanggulangi stunting dari sumber dana desa

"Ini memungkinkan lewat Dana Desa 20 persennya bisa digunakan untuk pangan," kata dia saat Rapat Kordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (27/4/2022).

Ia pun mengasumsi alokasi Dana Desa untuk penanganan stunting. Jika di desa itu ada 20-25 anak berpotensi stunting, di mana per anaknya diberikan asupan gizi semisal Rp 1 juta, maka hanya sekitar Rp 25 juta yang akan ditalangi lewat Dana Desa.

Sekprov meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemprov Sulut untuk mengkoordinasikan langkah dengan Pemerintah Desa.

Asiano Gamy Kawatu pun menantang para Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut membuat pilot project terkait percepatan penanganan stunting tiap kecamatan di Bumi Nyiur Melambai.

Adapun hadir dalam rapat ini, di antaranya Kepala BKKBN Sulut Tino Tandaju, Kepala Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut Lynda Watania dan TPPS Sulut.

Sebelumnya, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw berkomitmen untuk menurunkan kasus stunting di Bumi Nyiur Melambai.

Setelah melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas TPPS, beberapa waktu lalu, tim langsung dilakukan Rapat Koordinasi di Ruang C J Rantung, Kantor Gubernur, Rabu (27/4/2022).

Gubernur Olly Dondokambey menargetkan Prevelansi Stunting akan turun tinggal 14 Persen di tahun 2023

Angka prevalensi stunting saat ini ada di 24 Persen, kata Sekprov Asiano Gamy Kawatu angka ini memang lebih rendah dari angka nasional sebesar 27 persen.

"Secara nasional 14 persen diturunkan hingga tahun 2024, tapi Pak Gubernur sudah menyatakan turun 14 persen itu di tahun 2023," kata dia.

Ia mengingatkan stunting masalah nasional, satu dari 10 prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kita berupaya melakukan tindakan nyata, kordinasi dilakukan, tim sudah dibentuk, tinggal bagaimana efektivitas di lapangan, masyarakat itu ada di kabupaten/kota. Kolaborasi utama dengan kabupaten/kota," ungkap dia.

Saat ini kabupaten/kota kata Sekprov sudah ada kordinasi garis lurus dengan Pemprov, begitu pun dengan Pemerintah pusat.

"Jalan tol ini sudah dibangun, dalam percepatan stunting. Kadangkala program diturunkan ada hambatan dialami. Momentum harus digunakan,'' ujarnya

Ia berharap rakor ini bisa memperoleh sifatnya konkrit, di-breakdown ke kabupaten/ kota, sampai desa/ kelurahan. (ryo)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved