Jika Wacana 3 Periode Presiden Digelar Jokowi Bisa Dikalahkan SBY, Ini Hasil Surveinya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui soal wacana masa jabatan presiden 3 periode tengah jadi sorotan.

Terkait hal tersebut bahkan soal wacana 3 periode sempat jadi hal yang didemo mahasiswa.

Jika wacana 3 periode benar-benar digelar, Jokowi bakal dikalahkan oleh SBY.

Baca juga: Kabar Terbaru Eriska Rein, Kini Sedang Hamil, Kerap Pamer Kehidupan Harmonis Bersama Suami dan Anak

Baca juga: HASIL Liverpool vs Manchester United, The Reds Permalukan MU 4-0, Kudeta Man City di Klasemen

Baca juga: Sebaiknya Perbanyak Lakukan Hal ini di Hari ke-18 Ramadan 1443 H Rabu 20 April 2022, Ini Manfaatnya

Joko Widodo ( Jokowi) diprediksi kalah lawan mantan Presiden RI ke-16, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika wacana jabatan presiden 3 periode benar-benar digelar.

Hal itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan Lembaga Institute Riset Indonesia (INSIS) terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jika wacana jabatan presiden 3 periode, SBY diprediksi ikut tampil dalam ajang pemilihan presiden 2024 ( Pilpres 2024) mendatang.

Survei INSIS ini dilakukan pada 24 hingga 29 Maret 2022. Survei ini menggunakan multistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 4,47 persen dengan level of confidence 95 persen.

Survei dilakukan pada 27 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan total responden sebanyak 440 orang.

Peneliti Senior INSIS Dian Permata mengatakan, peluang SBY kembali mencalonkan diri muncul karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode masih terus bergulir dan belum disetop.

"Jika wacana itu tidak disetop dan lolos ke MPR, maka secara otomatis tiket presidensi SBY yang sudah expired akan hidup lagi. Soal, apakah SBY mau menggunakan, itu soal lain," kata Dian melalui keterangan resminya yang dikutip pada Senin (18/4/2022).

Dian menilai amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden masih terbuka lebar. Ia menyebut, Jokowi hingga kini belum tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Hal ini dapat dilihat masih wira-wirinya isu tersebut. Karenanya, sepanjang tiada ketegasan dari Jokowi, maka isu akan tetap bergulir," ucap Dian.

Selain itu, Dian melanjutkan, dalam hasil survei lembaganya, nama SBY mendapatkan angka yang terbilang tinggi di Jawa Barat untuk elektabilitas calon presiden.

Dia menyebut, SBY mendapatkan elektabilitas sebesar 10,09 persen, di bawah Prabowo Subianto yang dipilih masyarakat Jawa Barat sebesar 22,05 persen.

Selanjutnya, ada nama Muhaimin Iskandar yang mendapat angka 0,91 persen. Sementara, responden yang belum memutuskan untuk menjawab dan rahasia sebanyak 66,82 persen.

"Dalam simulasi jika terjadi amendemen soal klausul tersebut (jabatan 3 periode), nama SBY disandingkan dengan peserta capres lainnya, maka angka SBY terbilang tinggi," ujar Dian.

"Mengapa tinggi? Karena posisi SBY saat ini tidur. Alias tidak running campaign for president. Beda dengan nama capres lainnya yang memang ada real copras capres 2024."

Wacana 3 periode ditolak

Namun, dalam hasil survei INSIS juga, sebagian besar masyarakat menolak jabatan presiden 3 periode. 

Hal itu ditunjukkan oleh mayoritas publik Jawa Barat yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Pada hasil survei disebutkan, sebanyak 75,91 persen tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode.

"75,91 persen tidak setuju dengan wacana tersebut. Hanya 5,23 persen yang setuju. 18,86 persen menjawab tidak tahu," kata Peneliti senior INSIS Dian Permata dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (17/4/2022).

Survei ini dilakukan tepatnya di 27 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dengan sebanyak 440 responden.

Selain perpanjangan masa jabatan presiden, hasil survei juga menunjukkan data terkait respons masyarakat Jawa Barat terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasilnya adalah mayoritas publik Jawa Barat juga menolak wacana tersebut.

Sebanyak 73,18 persen menolak pemilu diundur, hanya 4,55 persen yang menyetujuinya dan 22,27 persen menjawab tidak tahu.

"Besaran angka yang menolak pemilu diundur itu sekaligus men-challenge Big Data yang diklaim Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan). Mengingat, porsi Jawa Barat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun jumlah penduduk nasional itu 20-22 persen jumlah nasional," jelas Dian.

Dian mengatakan, isu perpanjangan masa jabatan presiden masih terbuka peluang terus bergulir.

Pasalnya, hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Hal ini dapat dilihat masih wira-wirinya isu tersebut. Karenanya, sepanjang tiada ketegasan dari Jokowi, maka isu akan tetap bergulir," tutur Dian.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 24 hingga 29 Maret 2022.

Survei ini menggunakan multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 4,47 persen dengan level of confidence 95 persen.

Artikel ini telah tayang Kompas TV dan Kompas.com