Akses NIK Harus Bayar Rp 1.000, Berikut Penjelasan Kadis Dukcapil Sangihe

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Santer diberitakan tentang akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bakal dikenai Rp 1.000. 

Di mana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, penerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu salah satunya bakal dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem server Dukcapil Kemendagri yang sudah berusia puluhan tahun.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga memberikan stetmen PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama.

Misalnya, pendapatan negara bukan pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah.

Kemudian meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta keperluan lainnya. Zudan menyebut ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP, sehingga pengenaan tarif akses NIK bisa segera direalisasikan.

Menanggapi hal ini, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Ratna Lombongadil menjelaskan untuk Sangihe sendiri masih belum mendapatkan informasi yang jelas.

"Dari pemberitaan yang saya baca memang akan berbayarnya akses NIK, namun kami masih menunggu informasi resmi berupa surat dari Dirjen Dukcapil dan sampai saat ini kami belum menerimanya," Ucapnya.

Dikatakan Lombongadil apa bila sudah ada surat resmi maka Dinas siap untuk menjalankan tugas yang sudah semestinya. (nel)

• Dominasi AC Milan tak Berbuah Gol, Stefano Pioli Bingung soal Gelagat Kiper Inter Milan

Baca juga: Perempuan Manado Nurul Shafiyah Dama Manfaatkan Ramadan Sebagai Momen Silaturahmi

Baca juga: Potret Chandrika Chika Saat Dugenm Beredar, Jadi Sorotan di Media Sosial