Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Bekerjasama dengan Rare Indonesia Akan Jalankan Program PAAP

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Utara (Sulut) bekerjasama dengan Rare Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Pendahuluan tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan DKP sembilan kabupaten/kota yaitu, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Minahasa Tenggara (Mitra), Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa, Minahasa Utara (Minut), Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Novotel Manado ini bertujuan memperkenalkan program PAAP sebagai salah satu pendekatan pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat.

Sulut sebagai salah satu provinsi yang berbatasan dengan negara dan memiliki 12 pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dianggap memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, produksi perikanan Sulut mencapai 342.142 ton.

Sedangkan tahun 2017, Sulut menyumbang 5,13 persen dari produksi perikanan tangkap laut nasional sebesar 7.670.000 ton.

Di sisi lain, masih banyak tantangan di sektor perikanan pesisir dan kelautan Sulut yang perlu diatasi.

Beberapa tantangan tersebut adalah rendahnya kapasitas dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, terbatasnya data dan informasi yang bisa dipakai untuk mengambil kebijakan yang tepat, hingga kompetisi pemanfaatan ruang laut antara nelayan yang ada.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Rare Indonesia hadir untuk bekerjasama dengan DKP Sulut dan DKP di 9 kabupaten/kota yang terlah hadir.

Rare sendiri adalah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan memajukan alam dan manusia.

Rare dan DKP Sulut akan menjalankan program PAAP.

Vice President Rare Indonesia, Taufiq Alimi, menyebut PAAP adalah instrumen pengelolaan perikanan berkelanjutan secara kolaboratif dengan prinsip kelestarian, keadilan, dan didasari atas pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan tersebut oleh pemerintah daerah (Pemda) kepada kelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

"Instrumen ini dikenalkan untuk merespon kebutuhan nelayan kecil akan jaminan penghidupan dan memastikan bahwa ekosistem pesisir dan sumber daya ikan dimanfaatakan secara lestari,” terang Taufiq. (*)