Padahal Penghasil Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Ini Alasan Negara Tak Berdaya Soal Harga Migor

Hal inilah, kata Erick Thohir, yang membuat pemerintah tak bisa mengatrol harga minyak goreng melalui tangan BUMN.

"Lalu kita bersama menampung dari petani mungkin jadi 7 persen. Nah yang mayoritas itu dari swasta," ujar Erick dikutip pada Minggu (10/4/2022).

Menurut dia, BUMN sebenarnya sudah meningkatkan produksi minyak goreng dari pabrik kelapa sawitnya.

Namun hal itu memerlukan waktu panjang.

"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya. Yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita.

Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat," tutur Erick.

Pemilik Grup Mahaka ini berujar, pengusaha swasta seharusnya bisa turut andil menekan harga minyak goreng karena mendapat untung besar dari sumber daya yang ditanam di tanah Indonesia.

Bukan sebaliknya, malah ikut menaikkan harga minyak goreng dengan dalih harga CPO global mengalami lonjakan.

"Jadi ketika ada seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan jangan menjadi orang asing.

Menjadi orang asing ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir," tutur Erick.

"Jadi saya sangat mengetuk para swasta. Ayo bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah ayo selesaikan masalah minyak goreng dan saya rasa bapak Presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag.

Tinggal kembali hatinya kita mau ngga tidak melakukan kebersamaan ini," sambungnya.

Dugaan kartel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Indikasinya kartel minyak goreng terlihat saat perusahaan-perusahaan besar di industri Minyak Sawit kompak untuk menaikkan harga secara bersamaan.