Tertolong Ekspor Migas, Neraca Perdagangan Rusia Diprediksi Surplus Hingga 321 Miliar Dolar AS

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOSCOW – Setelah rangkaian sanksi yang dilayangkan AS dan sekutunya sempat membuat ekonomi Rusia tersendat, kini negara pimpinan Vladimir Putin justru perlahan mulai mengalami surplus berkat kegiatan ekspor migasnya.

Data dari Bloomberg Economics, memperkirakan jika Rusia tahun ini akan memperoleh pendapatan tambahan dari kegiatan ekspor energi, hingga mencapai 321 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.603 triliun (Dengan satuan USD Rp 14,340). Angka ini terpantau meningkat hampir sepertiga dari tahun 2021 kemarin.

Meski invasi Putin ke Ukraina telah membuat beberapa negara besar di daratan Eropa memotong ketergantungan migasnya dari Rusia, namun hal tersebut tidak membuat perekonomian Rusia runtuh.

Bahkan negara besar di Asia seperti India justru tergiur diskon yang ditawarkan perusahaan migas Rusia. Terpantau sejak 24 Februari kemarin India telah memborong sekitar 13 juta barel minyak dari Rusia.

Tak hanya itu bahkan beberapa kilang minyak di berbagai negara seperti Neftochim Burgas dari Bulgaria, Kilang Zeeland dari Belanda, Mol Hungaria, Hellenic Petroleum Yunani serta Miro, Pck Schwedt dan Leuna dari Jerman, juga turut menjadi importir migas Rusia.

Baca juga: Ini yang Dibicarakan Ketika Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kapolda Sulut Bertemu

Baca juga: Partai Gerindra Siap Berikan Anggota DPR Terbaik Untuk Rakyat

Sebagai informasi Rusia merupakan pengekspor terbesar bagi komoditas minyak dan gas alam. Tercatat sepanjang tahun 2021 lalu kegiatan ekspor migas telah menyumbang pendapatan anggaran sekitar 40 persen.

“Pendapatan hidrokarbon adalah penopang ekonomi Rusia, membantu meredam dampak sanksi berat dan mencegah krisis neraca pembayaran,” menurut data yang dikutip Bloomberg Economics.

Adanya peningkatan pedapatan ini juga telah membuat Goldman Sachs Group Inc merevisi perkiraan surplus transaksi Rusia menjadi 205 miliar dollar AS.

 
Dengan surplus ini juga memungkinkan Bank Rusia untuk melonggarkan kontrol modal di dalam negeri sehingga dapat memenuhi permintaan sektor swasta akan valuta asing.