Terkini Nasional

Mahfud MD Soal Aturan Keturunan PKI Boleh Masuk TNI: 'Mahkamah Konstitusi yang Mulai Duluan'

Pencabutan aturan larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam seleksi calon prajurit TNI kini jadi sorotan.

Editor: Ventrico Nonutu
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pencabutan aturan larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam seleksi calon prajurit TNI kini jadi sorotan.

Aturan tersebut dicabut oleh Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asai Manusia (Menkopolhukam), Mahfud MD turut mengomentari hal itu.

Baca juga: Kecelakaan Maut Pukul 20.00 Wita, Pengendara Motor Tewas Seketika, Ngebut Lalu Tabrak Tiang Listrik

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Barat Senin 4 April 2022, Baru Saja Terjadi di Laut, Berikut Info BMKG

Menurut Mahfud, pencabutan semacam itu bukan dilakukan pertama kali oleh TNI.

“Malah lebih dulu dong kalau instansi lain. Kan syarat-syarat misalnya ya untuk masuk mutu untuk jadi caleg, jadi kepala daerah dan semuanya kan semua sudah tidak pakai syarat-syarat itu, PNS juga sudah nggak pakai itu sudah lama,” ujarnya setelah mengisi Shalat Tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) Minggu (3/4/2022) malam dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, ia menegaskan instansi pertama yang mencabut larangan seperti itu yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ndakpapa, jadi TNI bukan yang pertama. Malah Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh itu.”

“Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai duluan,” tambahnya.

Selanjutnya, Mahfud menambahkan, larangan bagi keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI tidak tertulis aturan yang spesifik terkait hal tersebut.

Selain itu, ia menegaskan yang perlu diperhatikan saat seleksi prajurit TNI adalah memiliki ideologi Pancasila bukannya berdasarkan keturunan.

“Itu kebijakan Panglima dan menurut saya memang normatifnya ndak ada kata keturunan itu.”

“Kalau bukan keturunan PKI, kalau ideologinya PKI ya jangan diterima dalam seleksi itu (seleksi prajurit TNI),” ujarnya.

“Karena kita sudah menganggao PKI partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar ideologi kita. Saya kira normatifnya begitu,” imbuh Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan terkait pemilahan calon prajurit TNI, instansi tersebut memiliki alat untuk melihat kecenderungan calon prajurit dan telah teruji secara ilmiah.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved