TNI
'Bahaya, Jangan Sampai TNI Dihuni Komunis', Panglima TNI Jenderal Andika Diprotes Penglima Gepako
Panglima Gepako Gandung Pardiman protes atas keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa masuk TNI. Dianggap berbahaya.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait keturunan PKI bisa masuk instansi TNI kini menjadi polemik dan menuai pro dan kontra.
Sedert protes disuarakan oleh sejumlah tokoh.
Sebagaimana diketahui, Jenderal Andika Perkasa baru-baru ini memutuskan untuk mengizinkan keturunan PKI mendaftarkan diri dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI.
Keputusan langsung menuai tanggapan dari banyak pihak.
Salah satunya, yakni Gerakan Pasukan Anti Komunis ( Gepako ) yang dengan tegas menentang keputusan Panglima TNI.
Gepako menyayangkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar menjadi TNI.
"Saya melihat bahwa PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya, sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh," kata Panglima Gepako DIY Gandung Pardiman dalam keterangan pers, melansir dari Kompas.com.
(Panglima Gepako DIY Gandung Pardiman soroti aturan Keturunan PKI bisa masuk TNI. Protes Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Dok. koran-jogja.com)
Gandung yang juga politisi partai Golkar ini menilai, selama ini, TNI menjadi benteng pertahanan bagi Pancasila, UUD 45 dan NKRI.
Untuk itu, dia dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI tersebut.
"Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa," kata Gandung.
Gandung mengatakan, Panglima TNI harus meninjau ulang kebijakan tersebut.
Karena, dia yakin keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tidak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut.
Apalagi, mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965.