Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023, Pemkab Bolmong Serap Aspirasi Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik Rancangan awal Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Bolmong tahun 2023. 

Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, mewakili Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, dipelantaran Kantor Bupati Bolmong. 

Pada kesempatan itu, Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Diantaranya menyebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik.

Hal ini dalam rangka memperoleh masukan dan saran demi penyempurnaan.

“Fokus pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dalam rangka untuk menampung dan menyerap masukan dari segenap pemangku kepentingan demi untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2023,” kata dia saat dihubungi Tribunmanado.co.id, Jumat 25 Maret 2022. 

Sementara itu, Kaban Bappeda Bolmong Taufik Mokoginta mengatakan Prioritas pembangunan kabupaten Bolmong tahun 2023 adalah peningkatan infrastruktur Pelayanan dasar dan ekonomi.

Selain itu, fokus lainnya yakni peningkatan daya saing Investasi daerah, penguatan UMKM dan industri pengolahan, pengembangan produk unggulan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan masih banyak lagi. 

"Kami juga mendukung peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta penurunan angka kemiskinan di Bolmong," ujarnya. 

Sementara itu, anggota DPRD Bolmong Supandri Damogalad menyampaikan pada perencanaan teknokrat, partisipasi, politis, top down dan bottom up harus terintegrasi dalam pencapaian visi RPD tahun 2023 melalui SIPD.

Selain itu, SKPD atau OPD dalam mengerucutkan program kerja tahunan melalui RKP tahun 2023.

Dimana betul – betul fokus pada target program yang menjadi indikator pembangunan ditahun depan.

Jadi pada proses perencanaan melalui Musrenbang ditingkat desa dan kecamatan yang belum mengakomodir program kerja non fisik terutama pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan SDM sebagai indikator capaian di tahun 2023. 

"Kami berharap bisa mempertimbangkan pokok – pokok pikiran (pokir) DPRD Bolmong bila itu terserap melalui reses awal tahun 2022 atau dirumuskan melalu renja," ucapnya. 

"Hal sesuai dengan tanggungjawab SKPD atau lintas SKPD tanpa mengabaikan program wajib pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial dasar lainnya," tutur Supandri.

Lanjutnya, capaian indikator pembangunan daerah tahun 2023, bisa diintegrasikan atau disinergikan dengan program – program yang menjadi kewenangan desa melalui pengelolaan APBDes tahun 2023.

Tak hanya itu, mitigasi atau antisipasi bencana alam di kabupaten Bolmong harus juga menjadi perhatian ditahun 2023 oleh pemerintah daerah.

Selain itu pula, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat berpotensi PAD pada pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan 2023 harus dimaksimalkan melalui pengendalian, pengawasan, serta evaluasi baik pemerintah kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat desa.

Ia menekankan berkaitan dengan salah satu visi RPJPD sampai tahun 2025 berkaitan dengan kabupaten Bolmong yang berbudaya.

Maka disarankan untuk mulai tahun ini atau tahun depan, kabupaten Bolmong harus sudah membentuk dewan adat kabupaten, bangunan simbolik adat dan kebudayaan Bolmong serta paling utama adalah regulasi daerah terkait dengan adat dan kebudayaan Bolmong.

“Dalam rumusan RKPD tahun 2023, kami kembali menyarankan pada pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dan mengakomodir pokir DPRD untuk tahun 2023,” tutur Supandri. (Nie)

Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Minta Lurah dan Sangadi Maksimalkan Pencapaian Target PBB

Baca juga: Ketua KPA Sinode GMIM Pnt Michael Mait: Pemilihan Bentuk Pesta Iman Jemaat

Baca juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Kok Dibelikan Barang Impor, Gregetan Saya hingga Sebut Nama Menteri