Berita Bolmut
Gelar Musrembang Penyusunan RKPD 2023, ini 7 Prioritas Pemda Bolmut
Depri Pontoh Bupati Bolaang Mongondow Utara memimpin rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2023
Penulis: Rezki Lintang | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Depri Pontoh Bupati Bolaang Mongondow Utara memimpin rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2023 di aula gedung wanita kawasan pantai batu pinagut, Kamis (24/3/2022)
Penyusunan Rencana Kerja pembangunan Daerah RKPD 2023 mengacu pada isu strategis RPJMD Bolmut tahun 2018-2023 serta memperhatikan rencana tema pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Utara tahun 2023.
"Dengan mengunakan pendekatan Holistik-Tematik Integratif dan spasial maka rencana tema pembangunan tahun 2023 yang di usung pemerintah Bolmut yaitu, penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi serta layanan dasar yang berkualitas untuk ketahanan Daerah," sebut Pontoh.
Dikatakannya, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program daerah dan kegiatan usulan desa berdasarkan hasil musyawarah kecamatan.
"Dengan total aspirasi masyarakat dengan 2002 usulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.840.635.000.000.00 untuk tahun 2023.
Musrembang pada tahun ini memiliki makna yang sangat penting karena merupakan penjabaran tahun ke 5 stay tahun terakhir dari RPJMD.
Untuk itulah upaya-upaya antisipasi terus dilakukan dengan memastikan isu ini di temptakan pada prioritas 1 Dan 2 pembangunan tahun 2023," tambanya.
Adapun kebijakan yang di ambil pemerintah Bolmut menyikapi kondisi tersebut yaitu.
1.Meningkatkan usaha perdagangan industri, Umkm yang kompetetif, berbasis kemandirian.
2.Meningkatkan kelembagaan penangulangan kemiskinan
3.meningkatkan perlindungan social
4.meningkatkan produksi komoditas unggulan pertanian Dan perikanan
5.mengembangkan pariwisata berbasis budaya Dan kearifan lokal.
6.pemantapan infrastuktur penunjang ekonomi Dan infestasi.
7.peningkatan kualitas penyelengaraan pendidikan Dan kesehatan Dan meningkatkan sistem penyelengaraan pemerintah Dan pelayanan publik.